Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Februari 17, 2020
Halaman Home » Bekasi Kota » Ronny Hermawan Dukung Kenaikan Biaya Dinas Anggota Dewan
  • Follow Us!

Ronny Hermawan Dukung Kenaikan Biaya Dinas Anggota Dewan 

“DAU Ditunda, Biaya Perjalanan Dinas Dewan Kota Bekasi Malah Naik”

BERITA BEKASI – Meski Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016 ditunda, namun biaya perjalanan dinas bagi anggota DPRD Kota Bekasi malah naik dengan angka fantastis. Biaya itu naik dari Rp300 ribu per hari menjadi Rp1 juta per hari untuk satu anggota Dewan.

Menurut Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Junaedi tidak ada yang salah dalam menaikan biaya perjalanan dinas DPRD, meski ada penundaan DAU tahun 2016. Sebab, payung hukum yang dipakai melalui Keputusan Walikota.

“Kenaikan uang saku perjalanan dinas ini sudah melewati proses kajian oleh  Ketua DPRD Kota Bekasi hingga Pemerintah Daerah yang kemudian dituangkan dalam Kepwal,” kata Junaedi, Rabu (14/9/2016).

Dijelaskanya, kenaikan biaya perjalanan dinas ini nilainya sangat variatif, tergantung daerah tujuan yang dikunjungi. Sayangnya, Junaedi mengaku, tak hafal jumlah biaya yang diberikan untuk sekali kunjungan. Namun dia memperkirakan kenaikannya mulai Rp300 ribu per hari tiap anggota menjadi Rp1 jutaan per hari.

“Kenaikan itu sudah berjalan sejak 15 Agustus 2016, dan sudah disetujui oleh pak Walikota Bekasi,” jelasnya.

Saat ini, diakui Junaedi, Pemerintah Daerah memang telah mengefisiensi anggaran akibat penundaan DAU. Namun kata dia, penundaan itu tidak terdampak pada kenaikan uang perjalanan dinas anggota dewan. Pasalnya, keputusan ini dibuat jauh sebelum pemerintah pusat menerbitkan kebijakan untuk menunda pencairan DAU.

“Tidak terpengaruh dengan efisiensi kok, karena kenaikan itu kan jauh sebelum keluarnya kebijakan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Kondisi itu pun, tentu berbeda dengan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Uang perjalanan dinas mereka terpaksa dievaluasi, karena adanya penundaan DAU. Pengevaluasian ini pun bertujuan untuk menyesuaikan postur keuangan daerah.

Seperti yang dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Widodo Irijanto mengungkapkan, ada beberapa pos anggaran yang dilakukan evaluasi mengingat adanya penundaan DAU tahun 2016.

“Pemerintah Daerah akan mengutamakan kegiatan yang dianggap penting. Bila ada kegiatan yang tidak terlalu penting, maka akan ditunda tahun depan atau dibatalkan,” imbuhnya.

Menurutnya, nilai perjalanan dinas di tiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) cukup bervariasi. Dari yang paling kecil di Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bekasi sebesar Rp49 juta. Sedangkan biaya paling besar berada di Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencapai Rp279 juta.

“Saya tidak hafal jumlah keseluruhan, tapi semuanya akan terkena evaluasi anggaran perjalanan dinas,” katanya.

Terpisah, anggota fraksi Demokrat DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan menganggap, Keputusan Walikota Bekasi yang dikeluarkan oleh Rahmat Effendi sudah mengacu pada peraturan yang ada. Dia menyebut, pucuk di Kota Bekasi itu tidak akan mengambil keputusan yang bertentangan dengan peraturan yang ada.

“Saya setuju dinaikan, saya yakin pak Walikota juga membuat keputusan itu, karena sudah mengikuti peraturan pemerintah pusat,” tutupnya. (NDI)

Comments

comments