Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Desember 14, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Perlu Sanksi Pidana, Galian Utilitas Sering Merusak Wajah Kota
  • Follow Us!

Perlu Sanksi Pidana, Galian Utilitas Sering Merusak Wajah Kota 

BERITA BEKASI – Saat sidak pekerjaan pedestrian di Jl. Ahmad Yani, kemarin, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi langsung menghentikan sementara pekerjaan kontraktor, karena pekerjaan galian menyebabkan terputusnya kabel fiber oftik (FO) milik PT. Telkom. Akibatnya server web, Wifi milik Pemkot Bekasi dan sebagian jaringan sepanjang Jl. Ahmad Yani juga terputus.

Kepala Divisi Telkom Bekasi Firman Hidayat melaporkan kejadian tersebut ke Walikota dan langsung mendapat respon. Kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan selama ini terkait galian utilitas di Kota Bekasi dan akibatnya pekerjaan gali-menggali ini sering merusak wajah kota dan tidak dikembalikan seperti semula.

“Ini perlu ketegasan dari Pemkot Bekasi bagaimana melakukan pengawasan dan memberikan sanksi pidana jika pihak ketiga membandel. Perlu bank garansi sebagai jaminan jika para kontraktor utilitas tidak mengembalikan sesuai kondisi awal. Hal tersebut sudah sesuai UU. No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 mengenai pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan,“ jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo ketika berbincang dengan Beritaekspres.com, Minggu (4/9/2016).

a3Ditegaskannya, selama ini secara kasat mata banyak proyek galian utilitas seperti galian pipa PDAM, Gas Negara, PLN, PT. Telkom di bahu jalan-jalan kota dikerjakan asal-asalan dengan tidak memenuhi standar sesuai peraturan yang ada. Selain membuat semrawut wajah kota, titik-titik galian juga berdampak pada kemacetan lalulintas yang parah karena tidak adanya koordinasi dengan pihak kepolisian.

Sosialisasi lanjutnya, kepada pengguna jalan juga sangat minim. Pengawasan dari pihak Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi juga sangat lemah sehingga, jika pekerjaan galian sudah selesai tidak dikembalikan sesuai kondisi semula.  Padahal sesuai Permen PU. No. 20/PRT/M/2010 mengenai pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, memuat kewajiban kontraktor, selaku pelaksana proyek, untuk mengembalikan bekas galian utilitas kepada kondisi semula.

Menurutnya, saat ini Pansun (Panitia Khusus) 9, DPRD Kota Bekasi juga sedang menggodok Raperda terkait pengawasan galian utilitas. Raperda tersebut sangat penting agar ada payung hukum yang jelas dan pihak kontraktor yang mendapat pekerjaan dari badan usaha seperti PDAM, Pipa gas negara, PT.PLN dan PT. Telkom tidak seenaknya merusak pedestrian jalan, trotoar dan bahu jalan.

“Sejatinya setiap kondisi jalan yang amburadul pasca proyek galian akan merongrong APBD karena akan dianggarkan kembali perbaikannya. Maka jika hal ini tidak segera dicarikan solusi yang menyeluruh akan mempengaruhi penilaian Adipura tahun depan kareana terkait wahah kota,” ujar Didit.

a2Dikatakannya, perlunya sanksi tegas termasuk sanksi pidana terhadap kontraktor utilitas yang membandel dan sembarangan melakukan funishing pekerjaan. Juga perlu diatur adanya bank garansi sebagai jaminan jika pekerjaan main tinggal dan dinilai kurang maksimal mengembalikan sesuai kondisi lahan galian seperti semula. Dinas Bimarta kemudian bisa menggunakan bank garansi tersebut  apabila badan usaha maupun kontraktor tidak memenuhi kewajiban mengembalikan kondisi lahan galian seperti semula atau spesifikasi awal.

Masih kata Didit, persoalan yang sering muncul dan merugikan para pengguna jalan, ketika proyek selesai dan sudah diserah-terimakan ke pemilik atau provider, namun kondisi galian belum sesuai spesifikasi awal bahkan rawan menimbulkan korban karena bekas galian ambles. Selama ini sanksi yang diberikan tidak jelas ketika ditemukan bekas galian yang tak dikembalikan sesuai spesifikasi. Sebabnya, pemilik proyek mengaku telah menyerahkan sepenuhnya pengerjaan proyek galian utilitas kepada kontraktor.

Padahal tambah Didit, pihak pemberi pekerjaan dan pihak kontraktor harus bertanggujawab karena sudah merusak sarana-prasarana umum. “Saat ini baru ada sarana atau gorong-gorong pemasangan utilitas di Jl. KH. Nor Ali selebihnya jika ada pemasangan utilitas ya terpaksa menggali bahu jalan. Padahal trotoar tersebut baru saja dibangun dengan dana APBD yang tidak sedikit,” pungkasnya. (Indra)

Comments

comments