Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Desember 14, 2019
Halaman Home » Megapolitan » Pakar Hukum: Reklamasi Pantura Jakarta Atas Perintah UU
  • Follow Us!

Pakar Hukum: Reklamasi Pantura Jakarta Atas Perintah UU 

BERITA JAKARTA – Reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta itu atas perintah Undang-Undang (UU). Dalam konteks Reklamasi tersebut ada dua landasan hukum yakni Kepres dan Perda. Begitu Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menegaskan.

“Dalam konteks Reklamasi Pantai Utara Jakarta, ada landasan hukumnya yakni Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta,” sebut Refly pada rilis yang diterima Beritaeskpres.com, Minggu (31/7/2016).

Pernyataan Refly itu, senada dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama alias Ahok saat bersaksi di Pengadilan Tipikor ketika memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Ariesman Widjaja, Presiden Direktur Agung Podomoro Land (APL) di Jakarta, Senin (25/7) lalu.

Menurutnya, di dua peraturan itu disebutkan ada kewajiban pengembang menyetor sebesar 5 persen. Tapi kontribusi tambahan itu tidak disebut besarannya, hanya dikatakan bahwa dana itu untuk mengatasi banjir. Ahok pun berdiskresi mengeluarkan besaran 15 persen.

“Dalam konteks itu jelas tidak ada aturan hukum, tetapi ketika diskresi itu diambil Ahok juga tidak melanggar hukum,” ujar Refly. Gubernur Ahok saat menjadi saksi di Pengadilan menegaskan bahwa Reklamasi Pantai Utara Jakarta itu atas perintah UU. Proyek Reklamasi juga sangat diperlukan untuk pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta.

Kepada Ketua Majelis Hakim Sumpeno saat sidang di PN Tipikor Jakarta, Ahok mengungkapkan, pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Kepres No 52 Tahun 1995 tentang pengembangan Pantai Utara Jakarta. “Bahkan dalam Kepres sudah diatur bentuk pulaunya,” katanya.

Soal Reklamasi, menurut Ahok Pemprov DKI Jakarta memiliki kerjasama dengan PT. APL menyangkut dua kerjasama pembangunan Pulau. “Kami ada perjanjian kerja sama, ada dua Pulau. Ada Pulau Muara Wisesa dan Jaladri Kartika Paksi,” jelasnya.

Atas perjanjian kerjasama pembangunan dua Pulau tersebut, PT. APL selaku pengembang dibebankan kewajiban CSR (Corporate Social Responsibility) antara lain membangun rusun dan lain-lain. “Proyek-proyek Pemprov DKI yang dikerjakan oleh Agung Podomoro, ada beberapa kewajiban seperti Rusun, Jadi pengembang punya kewajiban untuk bangun Rusun,” ungkapnya.

Diskresi

Ahok juga menegaskan punya diskresi menentukan angka kontribusi 15 persen tambahan untuk pengerjaan proyek Reklamasi. Kendati tidak merinci penegasannya, Ahok menekankan angka 15 persen yang diputuskannya tidak turun dari langit tetapi melalui kajian. “Bukan asal ngomong namun dari hasil kajian,” sambungnya.

Ahok menuturkan, diskresi kontribusi tambahan 15 persen dilakukan untuk menghindari investor maupun Pemda dari kerugian karena regulasi yang belum jelas. Menurutnya, jika kontribusi tambahan 15 persen diterapkan, Pemda DKI berpotensi menerima pemasukan mencapai Rp48 triliun.

Namun pembahasan soal ketentuan tersebut selalu mentok di DPRD DKI Jakarta yang tak kunjung diketok hingga kini. Ahok mengakui, diskresinya tersebut tidak menyenangkan pengembang yang sering menyampaikan keluhan kepada staf khususnya, Sunny Tanuwidjaja, namun Ahok menganggapnya enteng karena pihak pengembang tidak menyampaikannya secara langsung ketika bertemu.

“Saya bertemu Ariesman (eks Presdir PT APL), maupun ketemu bosnya, enggak ada yang keberatan. Malah Podomoro ini yang sudah bayar Pak, sudah bangun pak. Makanya, saya juga kaget gitu, kalau mereka keberatan, harusnya dia tidak mau menyumbangkan,” papar Ahok. Karenanya, dia meyakini tidak ada penolakan tambahan kontribusi yang berujung pada penyuapan ke M Sanusi terkait pembahasan Raperda reklamasi. (OSS)

Comments

comments