Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Mei 25, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Berani Pungli, Sangsinya Pencopotan Jabatan dan Proses Hukum
  • Follow Us!

Berani Pungli, Sangsinya Pencopotan Jabatan dan Proses Hukum 

BERITA BEKASI – Oknum guru maupun kepala sekolah yang berani dan terbukti melakukan pungutan diluar ketentuan, maka Dinas Pendidikan bakal memberikan sangsi pencopotan jabatan. Demikian ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie.

“Sangsinya, diberikan surat peringatan sampai kepada pencopotan jabatan sebagai kepala sekolah apabila terbukti melakukan pungutan diluar ketentuan yang ada,” tegas Ali kepada Beritaekspres.com, Selasa (26/7/2016).

Ia menjelaskan, bahwa biaya pendidikan untuk jenjang pendidikan SD dan SMP sepenuhnya telah ditanggung pemerintah. Namun, murid ditingkat SMA dan SMK Negeri, biaya pendidikannya belum sepenuhnya ditanggung pemerintah.

“Untuk biaya yang tidak tercover oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditingkat SMA dan SMK negeri, pihak sekolah diperbolehkan melibatkan peran serta masyarakat dalam hal ini orangtua siswa, sepanjang harus melalui proses musyawarah dengan komite sekolah,” paparnya.

Kembali ditegaskan Ali, apabila ada siswa kurang mampu yang masih dibebankan oleh pihak sekolah, maka Disdik tak akan mentolerir tindakan sepihak tersebut.

“Dengan dalih apapun, pihak sekolah tidak boleh meminta biaya kepada murid khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, sebab pemerintah kota bekasi telah menyediakan biaya pendidikan bagi murid kurang mampu tersebut,” tegasnya.

Ali tidak menampik, bahwa pihaknya  telah menerima laporan terkait adanya dugaan oknum yang melakukan pungutan liar. Akan tetapi, sambaing dia, kebenaran atas laporan itu perlu dibuktikan kembali, sehingga sangsi yang akan dijatuhkan nanti sesuai fakta.

“Kita emang sudah dengar adanya laporan pungutan dari masyarakat, tetapi laporan itu perlu dibuktikan lagi. Karena, memang kita punya juknis tentang biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) bagi peserta didik baru, tapi bagi siswa kurang mampu, DSP itu dibebaskan alias gratis,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Inpekstorat Kota Bekasi, Cucu Syamsudin berharap dinas pendidikan segera menindak lanjuti adanya informasi disejumlah sekolah yang melakukan pungutan. Sebab, jika pungutan itu diluar ketentuan yang telah ditetapkan, maka dinas pendidikan harus mampu menjelaskan kepada masyarakat terkait apa saja biaya yang boleh melibatkan peran serta orangtua siswa tersebut.

“Memang ada Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) yang boleh dipungut  dari orangtua siswa. Tetapi, itu sudah ada ketetapannya melalui surat Keputusan Walikota,” ungkap Cucu tanpa menjelaskan nomor surat Kepwal DSP tersebut.

Dia menambahkan, pihaknya juga menghormati penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terkait laporan dugaan pungutan dari orangtua siswa. “Kita menghormati langkah hukum yang diambil oleh orangtua siswa yang melaporkan adanya dugaan punguan disekolah. Kita tidak bisa mencampuri penyelidikan pihak berwajib terhadap laporan orangtua siswa itu,” katanya.

Jika benar terbukti melanggar, berarti oknum yang melakukan pungutan liar itu harus siap menerima sangsi hukumnya. “Kalau memang ada oknum terbukti melakukan pungli, berarti harus siap diberikan sangsi hukum,” tandasnya. (Bray)

Comments

comments