Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Januari 25, 2020
Halaman Home » Bekasi Kota » Siswa Miskin SMPN 3 Bekasi, Dibebankan Biaya SAT
  • Follow Us!

Siswa Miskin SMPN 3 Bekasi, Dibebankan Biaya SAT 

BERITA BEKASI – Beragam praktik pungutan liar dilakukan pihak sekolah pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. Meski begitu belum ada tindakan dan sangsi tegas dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi untuk menghapus pungutan yang secara jelas telah melanggar ketentuan.

Salah seorang wali murid, Suhesti (49) warga asal RT012/RW09, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, mengaku dikenakan biaya administrasi formulir oleh panitia PPDB online di SMP Negeri 3 Bekasi, sebesar Rp620 ribu.  Pihak sekolah berdalih bahwa biaya tersebut sebagai Sumbangan Awal Tahun (SAT).  

Menurutnya, ketika hendak membayar biaya tersebut, dirinya sempat mempertanyakan kepada panitia penerimaan siswa baru bukti pembayarannya. Namun, panitia sekolah tak kunjung memberikan bukti pembayarannya.

“Anak saya lolos dari verifikasi, yang saya tanyakan kenapa saat masuk sekolah dikenakan biaya sebesar Rp620 ribu. Katanya itu untuk Sumbangan Awal tahun, tapi kenapa bukti pembayarannya engga ada. Katanya masuk Sekolah Negeri gratis. Itu totalnya semua ada 35 murid yang saat itu melakukan proses administrasi di SMPN 3 Bekasi dengan biaya yang sama dan tanpa kwitansi,” ungkapnya kepada Beritaekspres.com, Senin (25/7/2016).

Merasa kurang mendapat respon baik oleh pihak sekolah, akhirnya Suhesti memberanikan diri melaporkan dugaan praktik pungutan SAT yang dilakukan pihak SMPN 3 Bekasi. Ia, berharap pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan kepada pihak sekolah lainnya yang disinyalir juga ikut melakukan praktik pungutan ilegal berjamaah tersebut.

“Kedatangan saya kesini juga bermaksud membuat laporan atas dugaan pungli di sekolah. Ini harus ditindaklanjuti, dan semoga dengan ini orangtua siswa juga berani mengadukannya untume mengusut kasus ini. Kita semua lolos dalam jalur Afirmasi, yang artinya itu tidak mampu. Tapi kenapa harus dikenakan biaya,” tandasnya.

Dengan adanya aduan masyarakat tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Reynold Tambunan menyesalkan adanya praktik pungutan di SMPN 3 Bekasi. Padahal  ujar Reynold, bahwa peserta didik yang lolos dari jalur Afirmasi, yang notabene dari golongan keluarga kurang mampu tidak diperkenankan membayar biaya pendidikan.

“Untuk jalur Afirmasi itu gratis, dan sekolah negeri pun tidak diperkenalkan aturan untuk memumut SAT. Aturan ini kan sudah jelas tertera dan seluruh pihak harus meningdak lanjuti,” tegasnya. “Aturan harus ditegakkan. Apabila dana bos tidak cukup harus ada musyawarah  kepada orang tua anak,” tambahnya. (Bray)

Comments

comments