Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Agustus 22, 2019
Halaman Home » Entertainment » DPR-RI, Sukur H Nababan, ST: Rasis Bisa Dipenjara 5 Tahun
  • Follow Us!

DPR-RI, Sukur H Nababan, ST: Rasis Bisa Dipenjara 5 Tahun 

RASISME adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan, bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia, menentukan pencapaian suatu budaya atau individu dan bahwa suatu ras tertentu lebih superior serta memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya.

Ada yang bilang rasisme untuk menyudutkan terhadap kelompok etnis tertentu sendiri (etnosentrisme), ketakutan terhadap orang asing (xenofobia), penolakan terhadap hubungan antar ras (miscegenation), dan generalisasi terhadap suatu kelompok orang tertentu (stereotipe).

Rasisme telah menjadi faktor pendorong diskriminasi sosial, kekerasan rasial, bahkan sampai pembantaian. Istilah rasis telah digunakan dengan konotasi buruk paling tidak sejak 1940-an, dan identifikasi suatu kelompok atau orang sebagai rasis sering bersifat emosi sesaat dan tidak sehat.

Dari uraian di atas (sumber dari Wikipedia), yang paling umum terjadi di Indonesia adalah kenyataannya para pihak telah banyak menggunakan isu rasial untuk memenangkan suatu tujuan dan maksud tertentu. 

Pada dasarnya rasisme di Indonesia ini merupakan idealisme dari ajaran peninggalan kaum penjajah dahulu semasa penjajahan di Indonesia. Dan entah kenapa ajaran seperti itu masih saja digunakan hingga kini?.

Padahal, negara kita ini dengan susah payah berdiri memerdekakan kebebasan dan menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara yang bebas merdeka (red: 17 Agustus 1945) serta sepakat seluruh bangsa Indonesia akan menjunjung tinggi UUD 1945 dan Pancasila dengan Kebhinekaan-Tunggal-Ikanya, yang bertujuan agar kita semua bersatu, sehingga kesatuan akan menghindarkan negara dan bangsa ini terjajah kembali.

Ironisnya, kini kita sudah dijajah kembali oleh ideologi peninggalan kaum penjajah!. Artinya kita telah dijajah dengan pemahaman kita sendiri, tentang bagaimana kita hidup bersama, tentang bagaimana kita menjalankan keyakinan Agama kita masing-masing, tentang bagaimana kita memandang orang lain, tentang bagaimana kita bergaul dengan orang lain, tentang bagaimana kita belajar, bagaimana kita merasakan kesusahan sesama warga berKTP, gotong royong membantu menyelesaikan masalah hidup sesama kita sambil menegakkan hukum negara.

Ideologi rasisme, menurut saya adalah ideologi yang terkejam yang pernah ada di dunia ini. Sebagai contoh yang tidak akan pernah terlupakan bagi seluruh bangsa di dunia ini adalah buah karya kekejaman Nazi yang dilandasi oleh ideologi rasisme ras. Nah apakah contoh itu tidaklah cukup bagi kita di Indonesia untuk jangan pernah terjerat apalagi menggunakannya dalam kehidupan di Indonesia.

Apakah kita tega membunuh masa depan anak keturunan dengan menghidupkan kembali rasisme, apalagi menggunakannya (red: ideologi rasisme) dalam mencapai keinginan serta tujuan tertentu demi kekuasaan dan kekayaan semata?

Apakah kita mau saja termakan dengan isu-isu rasial yang dilontarkan oleh sebagian kecil kelompok organisasi ataupun pribadi seseorang yang dengan nyata-nyata hanya demi untuk meraih tujuan popularitas, kekuasaan, kekayaan dan kepentingan pribadi/golongannya semata?

Apakah kita ingin negara kita ini kembali dijajah kembali? Diadu domba, Dibodohi seperti dulu oleh kaum penjajah?

Kembali ke akar masalahnya, menurut saya bahwa rasisme hanya digunakan oleh orang-orang yang tidak bermoral dan bahkan mungkin tidak beragama! Kenapa demikian? Sudah jelas bahwa di tiap agama mengajarkan tentang bagaimana hidup yang rukun, dan sudah sangat jelas pula bahwa diceritakan bagaimana asal-usul manusia diciptakan oleh Tuhan.

Dalam cerita itu, ditegaskan bahwa kita semua adalah satu keturunan dari Adam dan Hawa. Jadi jelas! Bahwa pada prinsipnya kita semua di dunia adalah bersaudara. Nah, jika benar demikian, kenapa juga kita harus terbawa unsur rasial?…

Indonesia anti rasisme

Apa yang bisa anda lakukan ketika menjadi korban rasisme ?

Warna kulit merupakan salah satu ciri-ciri fisik yang dikenal sebagai ras dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (“UU Penghapusan Diskriminasi”). Arti ras menurut Pasal 1 angka 2 UU Penghapusan Diskriminasi adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.

Perbuatan menjelek-jelekan atau menghina orang lain karena perbedaan warna kulit merupakan salah satu bentuk diskriminasi ras dan etnis. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Penghapusan Diskriminasi, diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Tindakan diskriminatif ras dan etnis itu berupa (Pasal 4 UU Penghapusan Diskriminasi):

  1. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
  2. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
  3. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
  4. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
  5. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
  6. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Perbuatan menjelek-jelekan warna kulit, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan salah satu cara di atas (misalnya) dengan melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain seperti yang disebut dalam Pasal 4 huruf  b angka 2 UU Penghapusan Diskriminasi, maka terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi:

Pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi:

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindakan menjelek-jelekkan terhadap warna kulit dalam hukum pidana juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan yang terdapat dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”), yang berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan, maka perbuatan itu dilakukan tidak dengan jalan “menuduh suatu perbuatan”.

Penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan” termasuk pada delik penghinaan (lihat Pasal 310 KUHP) atau penghinaan dengan tulisan (lihat Pasal 311 KUHP). Penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan memanggil manusia dengan binatang dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa supaya dapat dihukum, kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan di tempat umum (yang dihina tidak perlu berada di situ). Apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum:

  1. dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada di situ melihat dan mendengar sendiri;
  2. bila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.

Delik penghinaan ini merupakan delik aduan. Tuntutan hanya bisa dilakukan apabila ada aduan yang disampaikan kepada polisi. Oleh karena itu, hanya yang menjadi korbanlah yang harus melakukan pengaduan kepada polisi agar perkara tersebut dapat diproses.

Bagaimana kalau anda ingin membela korban rasisme, jika seseorang ingin melaporkan tindak pidana penghinaan ini berdasarkan Pasal 315 KUHP dan orang tersebut bukan orang yang korban langsung, laporkan berdasarkan pelanggaran Pasal 4 UU Penghapusan Diskriminasi.

Selain itu, terhadap perbuatan penghinaan tersebut, yang merasa dirugikan juga dapat meminta ganti rugi materiil melalui gugatan perdata. Dari sisi hukum perdata, dengan bukti adanya putusan yang berkuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) mengenai pidana dimaksud, dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Semoga refleksi  yang singkat di atas dapat menjadi bahan kajian ulang (introspeksi diri) bagi serta bangsa dan negara Republik Indonesia agar jangan pernah terjerat dengan benih ideologi kaum penjajah (red: rasialisme) sehingga system demokrasi Pancasila kita makin mudah dipahami dilaksanakan.

Oleh: Sukur H Nababan, ST (Anggota DPR-RI Dapil Jawa Barat VI Fraksi PDIP)

Wisma Kinasih Depok 28 April 2016

Comments

comments