Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, September 20, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Soal DPRD Kota Bekasi, BPPK-RI Dorong Kejaksaan Telisik Temuan BPK  
  • Follow Us!

Soal DPRD Kota Bekasi, BPPK-RI Dorong Kejaksaan Telisik Temuan BPK   

BERITA BEKASI – Ketua Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (BPPK-RI) Jhonson Purba mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi untuk menilisik temuan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait anggaran kegiatan dan perjalanan Dinas para anggota DPRD Kota Bekasi.

“Sudah lama saya tahu dari media bahwa ada temuan hasil audit BPK tentang anggaran kegiatan dan perjalanan Dinas anggota dewan, tapi kok Kejaksaan Bekasi seperti tidak merespon,” ujarnya kepada Beritaekspres.com, Jumat (29/4/2016).

Sementara lanjutnya, dalam kasus Diklat Prajabatan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menjadikan Staf Ahli Walikota Bekasi, Roro Yoewati Jadi tersangka dan ditahan setelah dilakukan audit kembali melalui BPKP.

“Anehkan, kasus Diklat BPK tidak menemukan kerugian, lalu Kejaksaan berusaha melakukan audit lagi melalui BPKP. Lah ini, hasil audit BPK ditemukan indikasi kerugian di DPRD Kota Bekasi, tapi Kejaksaan seperti tidak tertarik,” katanya.

Dijelaskannya, seharusnya pihak Kejaksaan tidak tebang pilih dalam penegakkan hukum. Terlebih lagi, Pemerintah saat ini tengah giat dalam pemberantasan korupsi yang merugikan masyarakat.

“Kabar laporan dugaan korupsi di Kejari Kota Bekasi itu cukup banyak yang saya baca di media, tapi hanya satu yang naik yaitu kasus Diklat ini dan itu juga kasus lama,” tandasnya.

Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaannya tahun 2014, yang dikeluarkan tahun 2015, menyorot kegiatan-kegiatan fiktif anggota DPRD Kota Bekasi.

Tidak main-main, BPK bahkan menyebut ada tiga poin pelanggaran yang dilakukan DPRD Kota Bekasi, sehingga ada indikasi negara dirugikan sampai Rp1.210.491.300.

Pertama, Terdapat perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan oleh DPRD Kota Bekasi berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp108.225.000.

Kedua, Penganggaran dan pelaksanaan perjalanan Dinas DPRD Kota Bekasi tidak sesuai ketentuan berindikasi merugikan daerah sebesar Rp717.071.300’.

Ketiga, Pelaksanaan rapat-rapat DPRD Kota Bekasi tidak sesuai ketentuan berindikasi merugikan daerah Rp358.195.000.

Temuan BPK tersebut bahkan berdampak pada pemanggilan-pemanggilan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bekasi terhadap semua ‘keluarga besar’ DPRD Kota Bekasi. Kasus ini pun belum berujung.

Belakangan, selain di luar kota, kegiatan di dalam kota pun menjadi masalah. Sejumlah anggota dewan diduga memainkan modus reses fiktif untuk mengakali anggaran.

Tahun 2016, Sekretariat DPRD Kota Bekasi mendapatkan anggaran Rp14.641.875.000 untuk penyelenggaraan sejumlah kegiatan di dalam maupun luar kota.

Kegiatan itu di antaranya reses Rp3,5 miliar, kegiatan badan anggaran Rp1,8 miliar, kegiatan kunjungan dan studi banding keluar kota Rp1,6 miliar. (Red)

Comments

comments