Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Oktober 14, 2019
Halaman Home » Hukum » Periksa Bos PT. Muara Wisesa Samudra, KPK Usut Pemberian Izin Reklamasi
  • Follow Us!

Periksa Bos PT. Muara Wisesa Samudra, KPK Usut Pemberian Izin Reklamasi 

BERITA JAKARTA – Direktur PT. Muara Wisesa Samudra (MWS), Renaldi Freyar Hawadi menjadi salah satu pihak yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada, Rabu (20/4) kemarin. Renaldi diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

“Saya belum up date apakah dia (Renaldi Freyar) datang. Tapi memang dijadwalkan hari ini untuk pemeriksaan Direktur PT MWS (Muara Wisesa Samudra),” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/4).

Renaldi diperiksa pada hari yang sama dengan pemeriksaan terhadap Direktur PT. Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma.

Seperti halnya Richard, dalam pemeriksaan ini, penyidik akan mengorek keterangan Renaldi perihal izin reklamasi yang didapat dari Pemprov DKI. “Masih sama terkait izin reklamasi yang diberikan (Pemprov DKI),” ungkapnya.

Diketahui, PT Muara Wisesa Samudra merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro Land yang mendapat izin pelaksanaan reklamasi dari Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Perusahaan tersebut mendapat izin mereklamasi Pulau G seluas 161 hektar.

Yuyuk mengatakan, pihaknya tidak hanya mengklarifikasi izin reklamasi yang telah diberikan Pemprov DKI kepada PT Muara Wisesa Samudra. Dikatakan, penyidik juga akan mengorek mengenai proses yang dilalui PT. Muara Wisesa Samudra untuk mendapat izin reklamasi tersebut.

“Ya kami tidak hanya klarifikasi apakah izin itu sudah dipegang oleh perusahaan itu atau tidak, tapi juga proses mendapatkan izin itu. Itu yang akan didalami penyidik,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi, karyawan PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro, dan Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Sanusi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari Ariesman melalui Trinanda untuk memuluskan pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi pantai utara Jakarta.

Sanusi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara Ariesman dan Trinanda ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap kepada Sanusi dan disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (CR-5).

Comments

comments