Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, April 25, 2019
Halaman Home » Opini » Mengatasnamakan Kerukunan, Bukan Sekedar Seremoni Belaka
  • Follow Us!

Mengatasnamakan Kerukunan, Bukan Sekedar Seremoni Belaka 

SEKITAR 62 ribu jiwa masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok keagamaan memadati Stadion Chandrabaga Kota Bekasi pada, Sabtu 16 April 2016 kemarin. Berbagai kelompok itu diantaranya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu Budha dan Konghucu. Bahkan dihadiri para pejabat Negara, Provinsi dan Kabupaten Kota serta para undangan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Tumpah ruah menghadiri acara Apel Akbar Kerukunan Umat Beragama di Stadion Chandrabaga yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bekasi dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di bumi Patriot Kota Bekasi.

Indah rasanya, ketika kita mendengar kalimat “Toleransi” itu bila benar-benar terwujud di Kota Bekasi yang berpenduduk lebih dari 2,3 juta jiwa ini. Sebagai daerah urban Bekasi juga tidak luput dari sorotan publik dalam konteks kerukunan umat beragama.

Kita mengetahui betul Bekasi menjadi perhatian  secara Nasional bahkan Internasional beberapa tahun belakangan ini terkait terkoyaknya hubungan antar umat bergama. Maka, adalah yang wajar Walikota Bekasi berinisiatif menyelenggarakan acara yang bisa dikategorikan spektakuler dari acara – acara deklarasi – deklarasi yang bertemakan serupa sebelumnya.

Bahkan muncul pesan dari Walikota Bekasi mengajak “Belajar” kepada kepala daerah lainnya kepada Kota Bekasi yang begitu dinamis dengan segala bentuk fenomena persoalan sosial yang ada. Yaa, jadi teringat DR. Nani Nurrachman Sutojo pakar Psikologi sosial yang pernah mengatakan bahwa Indonesia merupakan Laboratorium Sosial yang sangat hebat.

Dengan latar belakang penduduk yang terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berada dalam keberagaman ke Bhinekaan. Dan hal ini menjadi realitas kemajemukan, menjadi keunikan dan modal sosial yang menguntungkan sekaligus menjadi potensi konflik di tengah masyarakat.

Di satu sisi menjadi modal sosial budaya dan memberikan keuntungan bagi bangsa karena dapat dijadikan inspirasi bagi proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi keberagaman, namun di sisi lain bukan tidak mungkin terjadinya pertentangan “Cocial Conflict” diantara perbedaan tersebut.

Dan wajar Rayendra selaku Sekda Kota Bekasi mengatakan, Kota Bekasi merupakan miniatur Indonesia, karena keberagaman agama dan suku. Saya yakin betul masyarakat Bekasi yang cerdas dan ikhsan berharap Apel Akbar kerukunan beragama yang digelar cukup antusias di hari, Sabtu (16/4) kemarin itu bukan hanya sebatas seremoni belaka. 

Bukan hanya sekedar pembacaan deklarasi bertoleransi, tapi yang menjadi pertanyaan seriusnya adalah apa dan bagaimana selanjutnya implementasi program Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan “Toleransi” di masyarakat.

Budaya standar di Indonesia seperti yang ditulis oleh Prof. DR.Phil. Hanna Panggabean dalam bukunya Kearifan lokal keunggulan global dikatakan masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan religiusitas masyarakat ini pun didukung penuh oleh Negara.

Nilai agama dipandang sebagai salah satu nilai terpenting untuk masyarakat Indonesia. Bahkan perilaku beragama ini menjadi suatu yang menonjol, menjadi ciri masyarakat Indonesia yang unik dimata orang asing. Ini lah yang menjadi modal sosial kita sebagai bangsa yang besar. Tetapi pada realitanya di Bekasi masih tersisa berbagi macam persoalan konflik sosial terkait kerukunan antar umat bergama.

Di sinilah kemudian Pemkot Kota Bekasi seharusnya dapat menangani atau mengendalikan konflik dengan memahami penyebab-penyebab konflik yang ada, dari pemetaan konflik hingga bentuk-bentuk penyelesaian konflik.

Dalam hal ini, Pemkot Bekasi harus peka dan memiliki langkah kongkrit dalam setiap penyelesaian konflik yang ada. Bukan digantungnya persoalan tersebut atau bahkan dibiarkan sehingga seperti api dalam sekam.

Suatu hari dapat muncul kembali dalam kasus konflik yang serupa. Bahkan Konsensus perdamaian dalam menciptakan kerukunan pun haruslah dapat terencana hingga 10-20 tahun kedepan.

Kasus konflik keagaman yang sering muncul adalah terkait dengan pendirian rumah ibadah. Kehadiran sebuah rumah ibadah sering kali mengganggu antarumat beragama, bahkan memicu konflik horizontal karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain.

Rumah ibadah dalam kaitan ini, tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah atau kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai simbol keberadaan suatu kelompok agama tertentu. Permasalahannya menjadi rumit jika jumlah rumah ibadah tersebut dipandang oleh pihak lain tidak berdasarkan keperluan melainkan untuk kepentingan penyiaran agama pada komunitas lain.

Kasus-kasus yang terkait dengan pengerusakan rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya SKB Menag dan Mendagri No. 1 tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No. 8 (PBM) Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006. Penting dicatat disini bahwa kehadiran PBM tersebut merupakan hasil kearifan pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Sebab perumusan PBM bukan hanya oleh Pemerintah namun dirumuskan secara bersama-sama dengan semua majeli-majelis agama tingkat pusat (MUI, PGI, KWI, PHDI, dan WALUBI), hingga keputusan dibuat dan diterbitkan.

Data demografi se-Indonesia sering disederhanakan bahwa pemeluk agama di Indonesia adalah mayoritas Islam. Hal ini bisa benar jika diletakkan dalam konteks nasional atau daerah tertentu saja, sedangkan pada daerah tertentu ternyata Islam tidak mayoritas seperti di Bali, NTT, dan Papua.

Hal inilah yang mengilhami pentingnya dibuat aturan tentang pendirian rumah ibadah, sebab terdapat kantong-kantong konsentrasi pemeluk agama tertentu pada suatu daerah, sehingga mereka menjadi banyak, sementara pemeluk agama lain sedikit. Fakta ini mempengaruhi penerimaan kelompok tertentu terhadap pendirian rumah ibadah oleh kelompok lain. Maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi adalah mengenali Pemetaan konflik Berdasarkan Karekteristik Wilayah.

Kondisi struktural masyarakat perkotaan di Bekasi menurut Andi Sopandi, Msi (Unisma 45 Bekasi) terbagi atas 4 karakteristik, Masyarakat perkampungan, Masyarakat Perumahan/ Apartemen High Class/ Apartemen menegah, Pusat Kegiatan Ekonomi (setara wilayah atau Zona Industri),dan kombinasi wilayah. Dalam hal ini masyarakat perkampungan menjadi satu contoh bahasan dimana sering terjadinya culture overlapping situation.

Masyarakat Perkampungan (Setara dengan daerah pertanian/persawahan dan perkebunan/pantai), di dalam masyarakat ini, Karakteristik daerah Perkampungan memiliki Kecenderungan konflik tinggi dan memilki kecenderungan tingkat Integrasi yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya dan norma sosial.

Dimana norma sosial dapat didefinisikan sebagai suatu cara, kebiasaan, tata krama, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut secara turun temurun.  Selain itu sistem ketokohan yang kharismatik  masih sangat dominan. Tentunya kecenderungan fanatisme terhadap ideologi tertentu masih sangat kuat.

Karena selain memiliki tokoh yang kharismatik, ajaran dari sang tokoh pun sangat mengakar. Pada wilayah ini sangat berpotensi cepat untuk memproteksi kewilayahannya, kemudian memperkuat kelembagaan agama.

Seperti dikatakan diatas Keragaman Indonesia ini merupakan potensi kekayaan sosial, budaya, politik bahkan ekonomi, apabila dapat dikelola dengan baik, namun sebaliknya, potensi kekayaan tadi dapat menjadi potensi konflik yang besar apabila tidak ada kerjasama, toleransi, dan dialog yang konstruktif didalam masyarakat Indonesia itu sendiri.

Toleransi dan dialog perlu terus dilakukan karena ditengah masyarakat plural seperti Indonesia sering kali terjadi persinggungan pada wilayah-wilayah sensitive seperti dalam kasus pendirian rumah ibadah Yasmin Bogor, Gereja HKBP Filadelfia dan Gereja Taman Sari Bekasi dan lainnya.

Kriesberg (1998) Guru Besar Resolusi Konflik pada Universitas Syracuse, Amerika Serikat, mengembangkan teori komprehensif mengenai konflik yang dipandang sebagai sesuatu yang natural ada dalam hidup manusia itu bisa berakhir secara destruktif atau konstruktif.

Menurutnya ada tiga mekanisme dengan apa konflik bisa diselesaikan secara damai dan menjadi sesuatu yang konstruktif, yaitu (1) mekanisme internal kelompok, (2) mekanisme antar kelompok, dan (3) mekanisme diluar kelompok (Extra).

Pertama, mekanisme internal terdiri atas berbagai mekanisme yang terjadi secara internal atau didalam suatu komunitas agama. Salah satu dari mekanisme ini adalah mengembangkan etika dan sepritualitas baru didalam suatu agama yang lebih mendukung perdamaian dan penyelesaian masalah dengan cara nirkekerasan.

Ada reinterprestasi dalam komunitas agama itu terhadap teks yang menekankan pada hak asasi manusia, toleransi, rekonsiliasi, dan menghormati agama lain. Kedua, mekanisme antar agama yaitu interaksi dan pergaulan sehari-hari komunitas yang melibatkan berbagai agama.

Selain itu, komunitas beragama juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan organisasi lintas agama dan kelompok yang lebih formal lainnya. Forum-forum lintas agama seperti FKUB seharusnya dapat menjadi wadah dalam membicarakan permasalahan yang muncul dimasyarakat, kehadiran forum-forum tersebut bisa efektif bagi penyelesaian perselisihan termasuk memediasikan konflik dalam bentuk perundingan dan negosiasi.

Ketiga, mekanisme ekstra yaitu hadirnya lembaga-lembaga internasional yang ditandai dengan prinsip-prinsip kedaulatan, toleransi, dan nirintervensi. Dalam masyarakat internasional berkembang norma-norma baru yang menyangkut hak asasi manusia, tanggung jawab Negara terhadap rakyat, dan keharusan memberikan perlindungan pada rakyat dibidang keamanan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan layanan-layanan lainnya. Pada tingkat global ini wakil-wakil dari berbagai agama bertemu dan membicarakan kerjasama antar imam dan mengurangi kesalahpahaman.

Dalam kasus konflik-konflik rumah ibadah diatas, jika dianalisis menggunakan teori kriesberg tersebut, tampak jelas kurang berfungsinya mekanisme internal juga rapuhnya mekanisme antar kelompok.

Hal ini disebabkan beberapa hal, pertama kurang berfungsinya mekanisme internal, ditandai dengan kurang dipahaminya makna kebebasan beragama yang diatur oleh undang- undang dan sikap toleran atau saling menghormati antar pemeluk agama yang berkembang adalah prasangka negatif, prejudice dan stereo typing terhadap kelompok tertentu.

Contoh dalam kasus Gereja Yasmin Bogor dan Gereja Filadelfia Bekasi dalam pandangan masyarakat yang menolak gereja, penolakan gereja tidak sebatas pada persoalan perijinan yang cacat hukum, kehadiran gereja dibangun di tengah masyarakat mayoritas muslim dinilai tidak logis.

Mereka mencurigai bahwa gereja tersebut sengaja dibangun ditengah mayoritas muslim karena memiliki tujuan ingin mempengaruhi umat Islam dalam hal keyakinan agama. Untuk itu mereka menolak gereja tersebut, karena kegiatan-kegiatan gereja nantinya bisa mempengaruhi aqidah warga muslim disana.

Dalam hal ini memang ada beberapa kelompok yang kerap kali membuat warga muslim naik pitam saat kelompok-kelompok tersebut melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti yang pernah terjadi di Bekasi pada Ahad 23 November 2008. Mahanaim menipu umat Islam dengan kedok lomba tumpeng dan festival Bekasi Berbagi Bahagia (B3). Ternyata umat Islam tak sadar dibaptis (dalam persepsi kelompok gereja tertentu) di kolam buatan di lapangan.

Yayasan Mahanaim yang berkedok kegiatan sosial adalah merupakan kelompok misionaris radikal. Kemudian masih di Bekasi, dengan memanfaatkan momen hari pendidikan nasional, sebuah Yayasan Kristen menggelar acara karnaval Bekasi Anti Narkoba.

Selain mencatut Pemkot Bekasi, acara ini juga menempel pada Badan Narkotika Kota (BNK) Bekasi. Tapi faktanya, acara ini merupakan upaya Kristenisasi dengan membuat formasi Salib di halaman masjid Al-Barkah Bekasi dan menggunakan simbol-simbol Kristen. Kegiatan tersebut jelas melanggar kode etik penyiaran agama yang sudah diatur pemerintah.

Beberapa tahun belakangan, Bekasi memang menjadi ladang subur Kristenisasi yang dilakukan dengan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan sosial. Ev. Iin Tjipto, salah seorang aktivis Yayasan Mahanaim, menulis, “Begitu pun dengan Bekasi, kota dimana Tuhan menempatkan saya dan teman-teman di Mahanaim.

Sejak kami tinggal di Bekasi, secara intens/terus menerus Tuhan membawa dan mengajari kami masuk dalam peperangan rohani untuk mengubah kota Bekasi seperti yang Tuhan mau. Dan kami melihat dampaknya sangat nyata, membawa perubahan dalam suasana kehidupan kota kami.

“Kemudian Yayasan Obor Berkat Indonesia Bekasi yang beralamat di Gd. Multicommtech. Jl Sriwijaya Kav 5-7 Lippo Cikarang  yang rajin melakukan kegiatan pengobatan gratis dimana terselip missi kristenisasi. Seperti Kasus yang terungkap di Kantor Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara pada tahun 2012 lalu.

Dengan menggelar pengobatan gratis bagi warga tidak mampu, yang kemudian didapati pada bungkus obat tertulis “Semoga Tuhan Yesus Memberkati” Hal itu yang kemudian yang telah menodai kembali perasaan warga muslim Bekasi.(Data Badan Investigasi DPW FPI Bekasi Raya 2012)

Fakta-fakta tersebut yang kemudian terbangunnya stigma atas sebuah kekecewaan dan pada akhirnya  menjadi prejudice atau stereo typing. Hal ini lah yang seharusnya Negara hadir untuk dapat menetralisir keadaan.

Satu diantaranya harus dilakukan Kanalisasi bagi setiap kelompok yang mungkin akan menyalurkan bantuan sosial dari kelompok-kelompok keagamaan dengan menyepakati membuat lembaga atau forum keagamaan yang berfungsi salah satunya menerima bantuan serta kegiatan yang sifatnya sosial. Dan seharusnya FKUB Kota Bekasi sudah mampu berperan demikian, menjadi fasilitator yang baik.

Kedua, rapuhnya mekanisme antar kelompok ditandai dengan keadaan kohesi sosial di masyarakat. Kohesi sosial (social cohesion) dapat didefinisikan sebagai perekat yang dibangun oleh suatu komunitas berdasarkan ikatan kefamilian, klan dan genealogi dalam bingkai keetnikan. Kohesi sosial antar masyarakat bisa dibentuk semangat berketetanggaan dan saling bantu yang diolah dari perekatan yang disebut kohesi sosial.

Singkatnya, kohesi sosial merupakan “Causa Prima” bagi pembentukan masyarkat melalui ikatan famili, klan, etnik, ikatan kebangsaan, persepakatan politik, jenis kerja, dan kesamaan. Salah satu cara untuk mengelola kohesi sosial adalah membangun terciptanya sebuah keseimbangan-keseimbangan di masyarakat, adanya keseimbangan hak atas pelayanan sosial, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, akses ekonomi dan partisipasi politik yang dikelola secara baik.

Banyak rumah ibadah non muslim lainnya yang saat ini berdiri di berbagai daerah, bahkan di lingkungan mayoritas komunitas agama yang berbeda tanpa adanya persoalan. Ini membuktikan bahwa kohesi sosial yang dibangun tokoh agama dan masyarakat dimasa lalu benar-benar terbentuk, hubungan antara anggota masyarakat diberbagai bidang kehidupan sosial sangat cair, sehingga harmonisasi benar-benar terwujud.

Penyelesaian konflik melalui hukum atau litigasi (jalur peradilan) seperti yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik akan menjadi pihak-pihak yang berselisih dalam posisi berhadap-hadapan posisi yang menuntut dan yang dituntut.

Hal demikian justru akan memperuncing persoalan, sebab posisi kedua belah pihak semakin tersegregasi menjadi ‘kawan’ dan ‘lawan’, pihak yang dianggap ‘benar’ dan ‘salah’. Segregasi (pemisahan kelompok secara paksa) ini secara psikologis tidak mudah dihapus, meskipun keputusan pengadilan ditetapkan. Adanya pihak yang dimenangkan peradilan dan dikalahkan peradilan justru akan memperpanjang ketidakrukunan, intoleransi dan sikap tidak saling bekerja sama antarkomunitas beragama.

Persoalan keagamaan seyogianya diselesaikan dalam ranah sosial-budaya. Untuk itu penting dilakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya komunikasi nonformal, dialog hingga konsensus, sehingga kedua belah pihak bisa menemukan win win solution. Untuk itu komunikasi adalah kunci terbangunnya perdamaian dan pencegahan konflik, sehingga perlu dijembatani dengan proses dialog yang intens.

Tanpa komunikasi (sebagai jembatan) maka yang tersisa adalah ‘paradigma-paradigma’ dan prejudice atau stereo typing. Sebaliknya dengan komunikasi maka akan terbangun (minimal) ‘sungkanisme’ (perasaan sungkan) dan eweuh pakewuh (malu) jika harus berselisih, apalagi juga jika harus berkonflik secara terbuka. 

Maka sangat perlu kiranya membangun forum-forum perdamaian atau kerukunan di masyarakat. Semakin banyak forum-forum kultural yang mendiskusikan upaya-upaya perdamaian, akan semakin mempersempit ruang gerak konflik. Forum – forum perdamaian merupakan sarana paling efektif untuk mengumpulkan serta memperkuat soliditas mayarakat damai yang aktif. Forum-forum rutin tersebut harus dapat menghadirkan komunitas eliteis struktural dan populis kultural yang pastinya akan menjadi jembatan bagi komunikasi antar kelompok di masyarakat.

Disinilah kemudian kita, sebagai masyarakat yang cerdas dan berbudaya untuk dapat mengkaji kembali setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Bagaimana mengenali masalah,kemudian mengdiaknosa sebuah masalah, berdialog hingga pada akhir menyepakati sebuah solusi.

Dan jika mengutip teori Adler (2002) tentang bahasa sinergis,yaitu membangun dan melakukan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan,untuk dapat menghasilkan karya yang bermanfaat hal itulah yang harus diwujudkan. Sekali lagi bukan hanya seremoni semata tapi bukti kongkrit sehingga Bekasi yang  rukun dan damai dapat terwujud. (***)

Oleh: Budi Santoso (Mantan Pengurus DPW FPI Bekasi Raya)

Comments

comments