Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, Juli 19, 2019
Halaman Home » Entertainment » Praktisi Hukum Asal Bekasi, Sulaiman Bela Zaskia Gotik
  • Follow Us!

Praktisi Hukum Asal Bekasi, Sulaiman Bela Zaskia Gotik 

BERITA BEKASI – Ditengah kecaman serta cibiran yang di alamatkan ke Pedangdut Zaskia Gotik, lantaran dirinya dinilai telah menghina Pancasila dengan menyebut Sila kelima sebagai ‘Bebek Nungging’ dan menyebut hari Proklamasi pada 32 Agustus yang terjadi dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta pekan lalu. Zaskia pun dilaporkan dengan pasal 57 UU Nomor 24 tahun 2009 tentang penghinaan atau pelecehan terhadap lambang Negara.

Namun demikian, kesalahan yang dilakukan oleh Zaskia tidak semata karena pribadinya saja, melainkan akibat lemahnya Pemerintah dalam membatasi dunia keartisan, sehingga tidak ada acuan utama bagi kalangan artis untuk menggeluti profesi tersebut.

Praktisi Hukum asal Bekasi, Sulaiman, menilai Zaskia sebagai sosok artis polos yang kemampuan sumber daya manusianya masih dibawah rata – rata bila disejajarkan dengan artis papan atas lainnya. Zaskia hanya bermodalkan suara dan penampilan, namun tidak dipungkiri ia mampu mengangkat Bekasi sebagai daerah yang memiliki icon wanita spektakuler dengan berbagai ragam penilaian.

Persoalan yang kini menggeluti Zaskia, menurut Sulaiman tidak perlu dibesarkan, sebab kejadian tersebut bukan unsur kesengajaan yang dilakukan. Sebab karakteristik yang terjadi dalam kasus Zaskia, tidak memiliki motivasi untuk memperkeruh atau mempengaruhi kebijakan Pemerintah.

“Pertanyaan sederhana, apakah bentuk ucapannya memengaruhi kebijakan Negara, dan apakah pernyataannya disampaikan untuk mempengaruhi banyak orang? Lantas dimana kesalahannya?,” ungkap Sulaiman kepada Beritaekspres.com, Minggu (20/3/2016).

Yang perlu menjadi konsen menurutnya, adalah kebijakan Pemerintah sendiri, karena hingga kini belum ada undang – undang yang mengatur tentang keartisan.

Artis disebutnya, merupakan profesi yang seharusnya diatur lewat UU dan di sesuaikan dengan Kode etik keartisan sendiri, karena artis merupakan profesi yang sama halnya dengan advokat atau dokter. Oleh karenanya, dengan banyaknya masalah didunia artis, Pemerintah harus peka agar persoalan keartisan bisa di tata dengan payung hukum yang jelas.

“Jika ada regulasi yang mengatur tentang profesi keartisan, tentunya pemerintah mampu mengontrol peran artis dalam pentas hiburan atau setidaknya dibentuk Dewan Etik Keartisan, yang bisa mengontrol peran artis itu sendiri,” ujarnya.

Fenomena ini, lanjut Sulaiman, seharusnya menjadi acuan besar bagi Pemerintah untuk segera membuat aturan – aturan terkait keartisan. Tujuannya adalah, agar para artis dapat menjalankan perannya sebagai publik figur, yang harus memiliki batasan atau etika dalam menjalankan profesional sebagai artis.

“Untuk mengantisipasi kedepannya, caranya pemerintah bisa membentuk dewan etik profesi keartisan. Tujuan dari dewan etik tersebut untuk memberikan hukuman bagi mereka para artis yang tidak mematuhi aturan yang diberlakukan, misalnya melakukan cekal untuk tidak pentas di stasiun televisi maupun dalam even lain, serta berikan hukuman tidak menjalankan profesional selama kurun waktu benerapa tahun. Hal itu bisa dilihat seperti profesi advokat dan dokter,” paparnya.

Dia menegaskan alasan dibuat regulasi maupun dewan etik keartisan, disebabkan kondisi dunia keartisan saat ini sangat rentan dengan masalah hukum, kasus narkoba, LGBT, KDRT, serta ucapan – ucapan yang mengandung kontroversi. (Lam)

Comments

comments