Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, September 20, 2019
Halaman Home » Pendidikan » Oknum Disdik Kota Bekasi, Potong Uang Sertifikasi Guru 
  • Follow Us!

Oknum Disdik Kota Bekasi, Potong Uang Sertifikasi Guru  

BERITA BEKASIIsu yang beredar terkait adanya pemotongan tunjangan sertifikasi guru oleh oknum Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, bukan merupakan sesuatu yang tabu. Berbagai cara dilakukan oknum Disdik, agar bisa mendapatkan dana sertifikasi yang sebenarnya bukan haknya.

Bahkan, meskipun sistem penerimaan tunjangan sertifikasi guru tersebut dikirim langsung melalui Bank milik pemerintah kepada masing-masing guru. Namun, sistem tersebut tidak lantas membuat oknum Disdik tersebut kehilangan cara melakukan pemotongan dana itu. Sebab, Disdik mengklaim, apabila seseorang yang akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru melalui verifikasi data dan usulan yang dilakukan Disdik.

Sumber yang didapat Beritaekspres.com dari seorang guru pengajar Taman Kanak-kanak (TK) membeberkan, modus yang dilakukan oknum Disdik, dengan cara menguntit guru yang hendak mencairkan dana sertifikasi di salah satu bank pemerintah. Namun, biasanya pemotongan dana itu sudah melalui permintaan oknum kepada para guru yang akan menerima.

Apabila, pencairan uang sertifikasi selama 3 bulan, maka biasanya yang harus disetorkan kepada  oknum Disdik, berkisar Rp500 ribu sampai Rp1,5 juta. Dan jika uang sertifikasi guru yang cair per 6 bulan sekali, maka setoran kepada oknum Disdik bisa mencapai antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta/guru.

“Kalau kita tidak kasih, mereka (Disdik,red) akan mempersulit proses pencairannya. Pengalaman kami guru tahun 2015 lalu, hampir semua guru TK pencairan sertifikasinya bermasalah, akibat Disdik terlambat dan ogah-ogahan mengajukan proses pencairan dan pendataan ke pusat,” ujar sumber.

Praktik Pemotongan 

Tunjangan sertifikasi sebenarnya telah berlangsung lama, bahkan, oleh sebagian guru TK hal itu dianggap lumrah, lantaran para guru tak punya pilihan dan keberanian untuk menolak permintaan oknum Disdik.

“Kami mau lapor sama siapa, semua oknum bermain dan saling melindungi. Apalagi guru-guru tidak kompak. Kami pasrah saja, mudah-mudahan ada solusi,” katanya. “Kalau tidak percaya silahkan datang ke BRI atau BJB setiap ada proses pencairan sertifikasi guru. Oknum Disdik sudah membuntuti dari belakang atau ongkang-ongkang kaki di warung samping bank,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemerhati Pendidikan Bekasi, Tengku Imam Kobul Yahya menyesalkan adanya praktik pemotogan tunjangan sertifikasi yang dilakukan oleh oknum Disdik terhadap para guru. Bahkan, Walikota Bekasi diminta untuk memberikan sangsi tehadap prilaku bawahannya tersebut.

“Institusi pendidikan itu harus jujur dan berakhlak, kalau mereka masih doyan uang haram, lebih baik dipecat saja oknum Disdik tersebut. Jangan coreng pendidikan dengan keserakahan mengambil hak orang lain,” tegas Imam.

Menurut Imam, bawah sistem pengawasan dilingkugan Disdik dinilai masih belum maksimal. Bahkan, sambung dia, pembenahan yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Beksai saat ini juga dianggap sebagai kegiatan seremonial.

“Masak sih Walikota Bekasi tidak mampu memberantas oknum seperti itu. Ini menjadi preseden buruk bagi masa depan pendidikan di Kota  Bekasi. Kalau pengelolanya selalu makan uang haram, bagaimana mau mendidik anak berakhlak mulia,” ucap Imam.

Dia berharap agar masalah ini tidak terjadi lagi, sehingga uang sertifikasi guru yang menjadi hak guru dapat utuh ketangan mereka. “Itu hak sebagai bagian dari kesejahteraan para guru. Stop pungli,” seru Imam.(Bray)

Comments

comments