Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juni 16, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » Kades Ringin Telu Nekat Bangun Diatas Lahan Milik Pengairan
  • Follow Us!

Kades Ringin Telu Nekat Bangun Diatas Lahan Milik Pengairan 

BERITA BANYUWANGI – Meski sudah ada plang pemberitahuan dari pemerintah setempat, tentang larangan bagi warga atau masyarakat yang berniat ingin mendirikan bangunan diatas lahan milik pemerintah, ternyata tidak menjadi halangan. Terlebih lagi, pemilik bangunan tersebut diduga milik Kepala Desa (Kades), Senin (29/2/2016).

Bangunan yang diketahui milik Kepala Desa tetangga sebelah tersebut, berdiri diatas lahan milik pengairan yang berlokasi dibantaran Sungai yang menghadap ke Jalan Raya Bangorejo, tepatnya di Dusun Bangoserai, Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, Jawa Timur.

“Bangunan itu, punya Kepala Desa tetangga. Bukan Kades disini,” salah seorang warga yang namanya tidak mau disebutkan kepada Beritaekspres.com, Senin (29/2).

Seharusnya lanjut sumber, seorang Kepala Desa itu menjadi panutan atau memberikan contoh yang baik kepada warga atau masyarakat. “Ini sudah jelas terpampang plang dari pemerintah dilarang mendirikan bangunan, eh dia malah nekat membangun,” terangnya.

DSC_2788Dijelaskan sumber, aturan itu bisa dilihat dari keberadaan pemukiman dan bangunan komersial dibantaran Sungai Bangorejo yang biasa disebut Kali Talang. Padahal, perlindungan sempadan Sungai Bangorejo dari bangunan sudah ada sejak lama.

“Waktu itu, masyarakat mengenal istilah tanah pengairan atau bantaran terlarang untuk bangunan fisik,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kordinator Eksploitasi Air Bangorejo, Budiyono mengatakan, pihaknya tidak pernah memberi ijin untuk mendirikan bangunan tersebut. “Kami melarang dan sudah melayangkan surat teguran yang ditembuskan kepada Kecamatan dan Kepala Dinas Pengairan Banyuwangi agar supaya cepat ditindak lanjuti,” terangnya singkat.

Diketahui, meski sudah ada aturan dari pemerintah, penyerobotan bantaran terus kerap terjadi. Pemerintah setempat dinilai seakan membiarkan tanah negara diserobot oleh oknum masyarakat. Bahkan sudah ada yang menjadi milik pribadi. Tak sedikit warga ditempat lain yang memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sepetak tanah dibantaran yang dikluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sekedar informasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.25/1991 tentang Sungai yang mengatur perlindungan terhadap bantaran. UU No 11/1974 tentang pengairan, lalu digantikan dengan UU No 7/2004 tentang sumber Daya Air. PP No.25/1991 tentang sungai, digantikan PP No 38/2011 tentang Sungai.

Dalam aturan tersebut menegaskan, 10-20 meter dari bibir sungai atau sempadan dilarang untuk dibangun. Sungai termasuk sempadan, adalah milik Negara. (Rony)

Comments

comments