Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Agustus 22, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Soal Minta Parkir Gratis, Sekretaris Komisi C DPRD Dukung Walikota
  • Follow Us!

Soal Minta Parkir Gratis, Sekretaris Komisi C DPRD Dukung Walikota 

BERITA BEKASI – Desakan sejumlah Komunitas Masyarakat Bekasi yang biasa mangkal atau menjadikan Alun-alun Kota Bekasi sebagai tempat ngumpulnya, agar pemerintah menggratiskan biaya parkir di lokasi tersebut dinilai bakal menjadi simalakama.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bekasi, Enie Widiastuti mengatakan agar masyarakat jangan berandai-andai menuntut pemerintah untuk menggratiskan biaya parkir bagi pengunjung yang datang ke Alu-Alun Kota Bekasi yang berlokasi di Jalan Pramuka, Bekasi Selatan.

Sebab menurutnya, pungutan parkir yang dilakukan oleh pemerintah melalui pihak ketiga untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi yang nantinya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat dan disediakan adanya layanan wi-fi gratis bagi pengunjung Alun-Alun sudah sangat bagus.

“Jangan berandai-andai untuk menggratiskan parkir disana. Kan pemerintah sudah memberikan layanana wifi secara gratis. Nanti jika menuntut parkir gratis, apakah sudah memikirkan resiko yang akan dihadapi, seperti keamanan kendaraan yang di parkir. Siapa yang bertanggungjawab bila hilang? Ini harus dipikirkan,” ujar Enie kepada Beritaekspres.com, diruang kerjanya, Selasa (2/2/2016).

Desakan parkir gratis menurut Politisi PDIP ini tidak relevan. Sebab, Pemerintah Kota Bekasi tengah menggenjot pendapatan daerah lebih maksimal. Adapun sektor yang potensial pada saat ini, ialah pendapatan dari sektor parkir. Namun, gagasan parkir gratis bisa saja direalisasikan, asal tahapan serta perkembangan Kota Bekasi sudah maksimal seperti daerah Surabaya.

“Saya katakan saat ini belum memungkinkan parkir gratis. Tapi gagasan ini bisa saja diwujudkan asal tahapan dan prosesnya dilalui. Bila memaksakan untuk digratiskan, lagi-lagi siapa yang betanggungjawab bila kendaraan hilang, ini kelemahan bila digratiskan.

“Sebab keamanan dan kenyamanan jadi tanggungjawab pemilik kendaraan. Ya berarti pengguna mengamankan kendaraannya sendiri,” terangnya.

Mengenai kehadiran parkir meter sendiri, kata dia, lebih disebabkan oleh kinerja Dinas Perhubungan yang tidak pernah bisa mencapai target PAD dalam sektor parkir, sehingga melalui program Smart City, terciptalah terobosan adanya parkir meter yang sejauh ini memiliki catatan prestisius dalam mendongkrak PAD.

“Parkir Meter hadir karena Dishub tidak pernah mencapai target. Pungutan di Alun-alun bukan kehendak Pengelola Parkir Meter, melainkan atas penunjukan pemerintah sendiri yang menjadikan Alun-alun sebagai salah satu titik parkir,” paparnya.

Meski begitu, Enie tidak lantas membenarkan adanya penggunaan trotoar sebagai lahan parkir. Ia mengakui Parkir meter sudah diingatkan agar tidak menggunakan trotoar karena mengganggu kenyamanan pengguna jalan. “Jangan gunakan trotoar sebagai lahan parkir. Ini hak masyarakat,” tukasnya.

Sebelumnya Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi pernah mengatakan desak yang di bawa oleh sejumlah komunitas masyarakat bekasi itu, akan di tolaknya. Pasalnya, di sekitar Alun-alun Kota Bekasi ada beberapa kantor pelayanan masyarakat seperti RSUD, Kantor BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Markas Kodim 0507/Kota Bekasi, serta Mapolresta Bekasi Kota. Apabila digratiskan akan berdampak terhadap kantor pelayanan lain, yang juga ikut digratiskan.

“Sektor parkir saat ini memang sedang ditata dengan menggunakan smart parking. Untuk itu, tentunya banyak hal-hal yang berbenturan dengan kepentingan baik perorangan maupun lembaga,” kata Rahmat.

Retribusi parkir, kata dia, bagian dari pendapatan yang masuk ke kas daerah dan dikelola untuk kepentingan semua masyarakat Kota Bekasi. (M.Alfi)

Comments

comments