Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Februari 17, 2019
Halaman Home » Megapolitan » Banyak Pihak Menuding Teror Bom Sarinah Lemahnya Intelejen
  • Follow Us!

Banyak Pihak Menuding Teror Bom Sarinah Lemahnya Intelejen 

BERITA JAKARTA – Aksi teror di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat membuat sejumlah pihak menuding Intelijen kecolongan. Namun, praktisi Intelijen, Kolonel (Purn) Fauka Nur Farid menjelaskan bahwa sebaiknya publik tidak terburu-buru menyimpulkan.

Mantan perwira khusus Intel Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI itu menyebut agenda skenario asing di Indonesia ialah melumpuhkan ekonomi negara dan melemahkan special force negara, termasuk kekuatan intelijen.

”Lemahkan special force dan ekonomi. Karena TNI kuncinya, intelijennya itu mata,” ujar Fauka kepada wartawan, Selasa (19/1/2016).

Fauka menambahkan, sejak UU Nomor 17 Tahun 2001 tentang Intelijen diberlakukan, kekuatan intelijen Indonesia dianggap melemah. Ibarat tubuh tanpa tangan yang melihat seorang melakukan tindak kejahatan seperti teror, sehingga tak bisa berbuat apa-apa selain berteriak.

“Lha tangannya tidak ada, ketika teriak, keburu kabur pelaku. Sekarang teroris makin merajalela, karena mereka tau intelijennya lemah dan dibatasi UU,” imbuhnya.

Ia mencontohkan, melemahnya intelijen sudah terlihat saat turis asing masuk ke Papua dengan memanfaatkan visa turis. Namun, belakangan terbukti bahwa warga asing tersebut merupakan mata-mata. Hal serupa juga sempat terjadi di kawasan Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.

“Pesawat turis masuk ke papua, terus Pelabuhan Ratu, ternyata malah mata-mata asing. Intelijen perlu kecepatan dan ketepatan. Jadi Screening kita lemah,” sambungnya.

Mantan anggota Kopassus itu lantas menyebut intelijen adalah sebuah operasi. Dalam Roda perputaran intelijen (RPI), disebutkan sejumlah tahapan mulai dari pengumpulan keterangan (Pulket) dan dilanjutkan dengan mempelajari tugas (Jargas) serta olah keterangan.

“Tahapannya pulket-jargas-olah keterangan yang disitu ada catat, nilai, tafsir. Jadi ketahuan infonya A1 atau tidak sebelum akhirnya penggunaan keterangan. Jadi intelijen sama dengan perintah operasi,” jelasnya.

Meski demikian, ia tak memungkiri adanya trauma masa lalu saat intelijen dijadikan sebagai alat rezim. Namun, ia meminta agar revisi UU Intelijen juga dibuat sepaket dengan UU yang mengawasinya, termasuk adanya lembaga yang bersifat memantau agar tidak terjadi seperti di periode lampau.

“Sekarang gini, kalau ada malapraktik karena operasi bedah, apa iya dokter lalu dilarang melakukan operasi bedah? Nah, jangan karena ketakutan masa lalu, jadi kewenangannya yang diamputasi, kalau bisa dipantau, harus ada UU pengawasannya juga,” tukasnya. (Steve)

Comments

comments