Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, November 17, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » TPST Bantargebang Kembali di Persoalkan, Massa Tuntut Pemkot Hentikan Kerjasama
  • Follow Us!

TPST Bantargebang Kembali di Persoalkan, Massa Tuntut Pemkot Hentikan Kerjasama 

BERITA BEKASI – Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kembali disoalkan. Kali ini sekelompok massa yang menamai dirinya Aliansi Masyarakat Kota Bekasi Bersih dan Amanah menggelar aksi demo di depan gerbang pintu tol Bekasi Barat pada, Selasa (5/1/2016).

Aksi tersebut menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menuntup TPST Bantar Gebang, sebagai tempat pembuangan sampah terakhir. Seremonial aksi penguburan 2 demonstran juga dilakukan massa, sebagai bentuk aksi protes.

Koordinator aksi, Husain mengatakan TPST Bantargebang sudah sangat merusak lingkungan, karena pencermaran yang terjadi sudah melampaui batas aman. Akibatnya air tanah di sekitar TPST Bantargebang tidak dapat digunakan warga. Ironisnya, kompensasi yang di terima warga perbulannya hanya sebesar Rp 100 ribu, sebagai uang bau.

“Warga sudah banyak di rugikan, lingkungan yang tercemar tentunya berdampak kepada kehidupan sehari hari, bau sampah yang menyengat membuat warga mudah terserang penyakit,” ungkap Husain.

Sementara pencemaran air lindi, lanjut Husain, sudah sejauh 5 kilometer. Bukan hanya lingkungan yang rusak, namun nama Kota Bekasi juga rusak karena dikenal sebagai Kota Sampah bukan sebagai Kota Patriot.

“Aksi ini hanya pembukaan, rencananya tanggal 7 Januari mendatang pihaknya akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi untuk menutup TPST Bantargebang,” ungkap Husain.

Pihaknya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi turut mendorong ditutupnya TPST Bantargebang karena Pemerintah DKI tidak pernah memanusiakan manusia. TPST Bantargebang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan luas lahan 110,3 Ha yang dioperasikan sejak tahun 1989.

Sejak dioperasionalkan tahun 1989 lalu,  TPST Bantargebang  dikelola Dinas Kebersihan DKI Jakarta, setiap hari menampung sekitar 6000 Ton sampah dari Provinsi DKI Jakarta yang sudah berlangsung
selama 26 tahun.

TPST Bantargebang sejak tahun 1989 merusak lingkungan, semestinya sampah dikelola dengan teknologi Sanitary Landfild yaitu teknologi dimana sampah ditumpuk sampai ketinggian tertentu yang selanjutnya dilapisi tanah merah dan dipadatkan.

Sementara Air lindi alias air sampah yang mengalir dari lahan seluas 110,3 Ha dari zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 dan zona 5 dan zona 6 seharusnya disalurkan melalui pipa bawah tanah dan dialirkan ke kolam pengolahan yang disebut Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS).

Dari IPAS, air lindi diproses dengan air dialirkan kedalam kolam ekualisasi (inlet) kemudian dialirkan keruang proses penjernihan. Baku mutu air lindi yang boleh dibuang dari IPAS TPST Bantargebang, sebelum dibuang ke luar, baku mutu air lindi seharusnya sebesar 2000-4000 mg/L, sesuai Keputusan menteri Lingkungan Hidup No 51 Tahun 1995.

Ironisnya, sejak tahun 1989 sampai hari ini, fakta di TPST Bantargebang ternyata masih ada air lindi yang dialirkan kedalam kolam IPAS, dengan alasan lokasi IPAS berada diatas tumpukan sampah, yang terdapat air lindi dari TPST Bantargebang milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yang sampai hari ini dialirkan ke Kali Kecil yang berada tidak jauh dari kantor Kelurahan Sumurbatu, dan mengalir ke wilayah Kelurahan Pedurenan, Perumahan Dukuh Jambrut dan seterusnya. (M.Alfi)

Comments

comments