Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Februari 24, 2020
Halaman Home » Profil » Anggota Komisi X DPR-RI, Esti Wijayati: Distribusi Guru Tidak Merata
  • Follow Us!

Anggota Komisi X DPR-RI, Esti Wijayati: Distribusi Guru Tidak Merata 

ESTI WIJAYATI Distribusi guru yang menyebabkan banyak sekolah kekurangan guru, masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Di atas kertas, Indonesia kelebihan guru. Namun fakta di lapangan, terdapat sekolah yang masih kekurangan guru, terutama daerah terpencil dan tertinggal.

Anggota Komisi X DPR, Esti Wijayati menilai, permasalahan kekurangan guru ini lebih kepada kekurangan guru study. Karena, rasio data guru yang ada, tidak mendetail hingga guru study, karena secara total, jumlah guru sudah mencukupi.

“Saya kira, kalau berkali-kali dikatakan kelebihan guru karena memang secara total rasionya tidak sampai mendetail soal bidang study yang secara keseluruhan memang kita kecil atau memang sudah mencukupi. Tetapi memang kekurangan ini kan berbicara soal bidang study,” kata Esti, di Gedung Nusantara I, Rabu (25/11/2015) kemarin.

Esti menambahkan, memang harus ada pendataan guru secara komplit, bukan hanya secara jumlah, tapi termasuk bidang studynya. Sehingga dapat diketahui kebutuhan jumlah guru jika dibandingkan jumlah sekolah, jumlah murid, dan bidang studynya.

“Misalnya di DI Yogyakarta ini guru menumpuk untuk level SMP dan SMA, namun untuk SD malah kurang. Harus di data, butuh guru sekolahnya ada sekian, muridnya ada sekian, butuhnya guru bidang study ini sekian, harus jelas. Dari situ akan kelihatan yang kurang itu bidang study ini, guru yang menguasai soal ini,” imbuh Esti.

Politisi F-PDI Perjuangan ini menambahkan, kompetensi guru juga harus disesuaikan dengan kebutuhan bidang study. Jangan karena hanya mempertimbangkan kekosongan slot guru, akhirnya guru ditempatkan pada bidang study yang tidak sesuai.

“Jangan butuhnya guru Matematika dikasihnya guru bahasa Inggris, bukan seperti itu. SD sekarang sudah banyak yang mengalami kekurangan guru. Bahkan, guru merangkap kepala sekolah, merangkap administasi. Tidak hanya di luar Jawa yang terpencil, bahkan di Jawa banyak yang seperti itu,” cerita Esti.

Ia juga mengingatkan, untuk meminimalisir kekurangan guru, sebaiknya ada regulasi agar seorang guru yang ditugaskan di suatu daerah tertentu, agar tidak mudah pindah. Sehingga, daerah menjadi kekurangan guru.

“Jangan kemudian pergi meninggalkan daerahnya, sehingga ketidakadaan orang yang mempunyai sumber daya manusia yang mencukupi. Jadi saya rasa regulasi perlu diperhatikan, dan data harus valid, kemudian penentuan untuk penyebarannya juga harus tepat. Secara total, kita memang lebih tetapi kebutuhan secara sesungguhnya masih kurng.  Kita minta supaya moratorium untuk tidak mengadakan pengangkatan guru itu harus disudahi,” kritik Esti.

Selain itu, program untuk menempatkan guru-guru di titik terluar dan terpencil Indonesia juga perlu di galakkan. Karena dapat memeratakan pendidikan. Esti juga meminta, untuk generasi penerus yang sudah menimba ilmu di daerah lain, untuk kembali ke daerahnya, dan mambangun daerahnya. Salah satunya dengan menjadi guru.

Menyoroti mengenai kualitas guru, Esti mengaresiasi dengan adanya Sistem Uji Kompetensi Guru, yang dapat memberikan standar kompetensi guru itu sendiri. Ia berharap, sistem itu harus diperbaiki terus menerus, karena dapat menjadi salah satu tolak ukur kualitas guru. Selain kompetensi yang harus dimiliki guru, guru juga harus menjadi sosok inspirasi atau teladan bagi anak didiknya.

Soal kesejahteraan guru, pun tak luput dari sorotan politisi asal dapil Yogyakarta ini. Ia menilai, untuk kondisi guru saat ini, sebenarnya sebagian guru sudah jauh lebih baik dengan berbagai tunjangan profesi yang diberikan.

“Tunjangan itu memang cukup membantu dari tingkat kesejahteraan para guru, tapi diluar itu masih banyak persoalan yang sedang dihadapi termasuk sekitar 400 ribu guru yang terdapat di dalam K2 yang sebagian sudah mengabdi  puluhan tahun, tapi gaji masih jauh di bawah UMP,” keluh Esti.

Sebagai Komisi yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ia meminta Pemerintah memberikan perhatian terhadap pegawai K2, guru honor, dan pegawai tidak tetap di sektor pendidikan.

“Saya punya pesan khusus untuk Menteri Anis Baswedan, ayo kita buktikan bahwa kita memang memperhatikan sektor pendidikan ini dengan memperhatikan kesejahteraan gurunya lebih daripada yang kemarin, karena yang kemarin masih banyak kekurangan. Guru sangat punya peran penting, dalam pendidikan Indonesia,” pesan Esti. (SF/NJW)

Comments

comments