Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Desember 5, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Bahas Komplik Sampah Dirut PT. GTJ dan PT. NOEI Penuhi Panggilan Komisi A DPRD Kota Bekasi
  • Follow Us!

Bahas Komplik Sampah Dirut PT. GTJ dan PT. NOEI Penuhi Panggilan Komisi A DPRD Kota Bekasi 

BERITA BEKASI – Usai rapat bersama Komisi A, Direktur Utama PT. Godang Tua Jaya (GTJ), Rekson Sitorus mengatakan hasil rapat yang dilakukannya bersama Komisi A DPRD Kota Bekasi tersebut untuk mengklarifikasi isi MoU.

“Tadi Komisi A mengklarifikasi terkait perjanjian kontrak antara Pemprov DKI dan pihak pengelola yang tumpang tindih dengan perjanjian kerja sama yang dibuat Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi (Governace to Governace),” ujar Rekson di hadapan awak media, Jumat (13/11/2015).

Menurut Rekson, dalam perjanjian yang dilakukan dengan Pemprov DKI ada beberapa point yang timpang tidih, “Ada beberapa point yang di kontrak dan di tuangkan di perjanjian juga, seperti perbaikan jalan yang menurut dalam kontrak adalah tanggung jawab DKI, tapi di dalam perjanjian kerjasama perbaikan jalan itu adalah tanggung jawab pengelola, ini yang di klarifikasi,” katanya.

Perbaikan jalan itu lanjut Rekson, adalah jalan pangkalan 5, sama halnya dengan pembuatan sumur artesis, sumur pantau, pembangunan sekolah, rumah ibadah untuk warga, dan termasuk obat-obatan itu merupakan tanggung jawab DKI.

“Kalau Bufer Zone itu memang tanggung jawab kami sebagai pengelola, termasuk salah satunya yakni bagian dari item sanitary landfil karena merupakan penyeimbang lingkungan.”pungkasnya.

Bufer Zone tersebut, sebelumnya telah di buat oleh pengelola TPST (PT GTJ). Namun ironisnya, banyak para pengepul sampah yang mendirikan tempat di sekitar bufer zone tersebut, “Kita sudah lakukan penghijauan, tapi sudah berulang kali kita lakukan penghijauan, selalu para bandar pengepul sampah itu mengumpulkan sampah-sampahnya di tempat yang sudah kami hijaukan itu, sehingga pohon-pohon yang kita tanam itu di cabuti oleh mereka. Semua sudah kita laksanakan,” terang Rekson.

Rekson mengakui, bahwa wanprestasi yang selama ini di bicarakan oleh Ahok dan menjadi konsumsi publik itu adalah bukan PT GTJ, melainkan mitra kerja dari PT GTJ, yakni PT Navigat Organik Energy Indonesia (NOEI).

“Tadi juga sudah kami jelaskan kepada Komisi A saat rapat, bahwa wanprestasi yang di maksud itu adalah PT NOEI dengan 2 point yang di langgar, yakni gasivikasi dan proses pembangunan. PT NOEI yang bertanggung jawab untuk mengelola sampah menjadi listrik. Sebab, lahan untuk pembangunannya terkendala karena minimnya lahan.  Sedangkan sampah yang masuk setiap hari itu Namun karena keterbatasan lahan juga, sehingga hal itu tersendat. sedangkan, sampah yang dikirimkan ke tpst setiap harinya selalu melebihi dari persetujan yang ada di dalam kontrak.”kata Rekson.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menjelaskan maksud pemanggilan pihak PT. GTJ dan PT. NOEI untuk mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab pihak pengelola sampah dan kewajiban pihak Pemprov DKI Jakarta dan hasilnya akan dibawa saat pertemuan nanti dengan pihak DKI Jakarta yang rencananya pada tanggal (18/11) nanti.

“Komisi A sudah mendengarkan dan mencocokan point-point isi perjanjian antara PT. GTJ dan Pemprov DKI Jakarta, ini akan menjadi bahan saat nanti tanggal 18 pertemuan dengan Ahok,” ujarnya

Komisi A sudah melayangkan undangan kepada Ahok, pihaknya juga optimis Ahok akan datang memenuhi undangan Komisi A, untuk mempercepat selesainya permasalahan TPST Bantargebang.

“Kami optimis Ahok pasti datang, ini untuk kebaikan bersama agar permasalah ini tidak terus berlarut-larut, optimis pasti datang Ahok ke Bekasi,” tutup Ariyanto. (M.Alfi)

Comments

comments