Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Agustus 26, 2019
Halaman Home » Pilihan Redaksi » Disinyalir Dana Kompensasi Warga “Tiping Fee” TPST Bantar Gebang Kota Bekasi Jadi Bancakan Oknum
  • Follow Us!

Disinyalir Dana Kompensasi Warga “Tiping Fee” TPST Bantar Gebang Kota Bekasi Jadi Bancakan Oknum 

BERITA BEKASI – Dana kompensasi warga (Tipping Fee) tempat pembuangan akhir (TPA) Bantargebang, Kota Bekasi disinyalir jadi ‘bancakan’ oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Tak heran jika Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat melayangkan surat konfirmasi terkait jumlah data penerima.

Diperoleh informasi, dana kompensasi yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun sebesar Rp 47 miliar. Dari dana kompensasi itu, yang diterima warga hanya sebesar Rp21 miliar dengan perhitungan Rp300 ribu per kepala keluarga (KK).

Sedangkan sisanya sebesar Rp26 miliar disinyalir mengendap di kas daerah dan menjadi bancakan sejumlah oknum pejabat terkait.

Ironisnya, dana kompensasi yang menjadi hak para warga sebesar Rp300 ribu per triwulan itu, terkadang tidak diterima utuh, karena langsung dipotong untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Seorang warga Kecamatan Bantargebang berinisial I mengakui jika dana kompensasi TPA Bantargebang tersebut, dipotong untuk membayar PBB. “Coba cek aja setiap tahun pembayaran PBB warga Bantargebang pasti bagus, sebab langsung dipotong dari dana kompensasi,” ujarnya kepada Beritaekspres.com, Sabtu (31/10/2015).

Menurut dia, total anggaran Rp21 miliar yang dibagikan kepada warga sudah termasuk anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik atau Infrastruktur. “Dana itu setengahnya digunakan untuk pembangunan fisik,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, warga sudah meminta penambahan dana kompensasi kepada Pemkot Bekasi melalui proposal yang dilayangkan LPM Kelurahan. “Proposal permintaan tambahan dana kompensasi sudah dikirim, tapi jawaban Pemkot Bekasi harus dibahas di Pemprov DKI,” katanya.

Padahal, lanjut sumber, permintaan warga itu terkait sisa dana sebesar Rp26 miliar yang diduga mengendap di kas daerah dan jadi bancakan sejumlah oknum pejabat. “Warga hanya menuntut sisa Rp26 miliar dari total yang diberikan Pemprov DKI sebesar Rp47 miliar. Kenapa harus dibahas di DKI,” jelasnya bingung.

Diketahui BPKP Provinsi Jawa Barat telah melayangkan surat bernomor 05/Tim_LKPD_Kobek_2014/Pend/03/2015. Perihal isi surat itu meminta kepada Dinas Kebersihan (Dinsih) Kota Bekasi terkait jumlah data penerima dana kompensasi TPA Bantargebang.

Disebut-sebut, BPKP Jawa Barat mencurigai terjadi penggelembungan jumlah data warga yang menerima dana tersebut sesuai dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2014.

Dana kompensasi sebesar Rp47 miliar yang digelontorkan Pemprov DKI Jakarta per triwulan tersebut diperuntukan kepala keluarga di tiga Kelurahan. Seperti,  Kelurahan Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang. (Dani)

Comments

comments