Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Februari 29, 2020
Halaman Home » Pilihan Redaksi » Soal TPST Bantar Gebang Bekasi, BPPK-RI: Ribut DPRD Salah Alamat, Ahok Berikan Signal Penegak Hukum
  • Follow Us!

Soal TPST Bantar Gebang Bekasi, BPPK-RI: Ribut DPRD Salah Alamat, Ahok Berikan Signal Penegak Hukum 

BERITA BEKASI – Ketua Badan Pencegahan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI) Jhonson Purba mengatakan, komplik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terkait adanya perjanjian kedua belah pihak yakni, Memorandum Of Understanding (MoU) lalu dipercayakan dengan pihak ke-3 sebagai pihak pengelola atau operator yaitu PT. Godang Tua Jaya (GTJ) yang tentunya dalam perjanjian tersebut juga mengatisipasi dampak lingkungan kedepan terhadap masyarakat Bekasi.

“Ahok mengatakan pihak PT Godang Tua Jaya ingkar janji (wanspretasi) seperti janji kedepannya mau menerapkan atau menambahan teknologi pengelolaan sampah dengan system Gasifikasi, Landfill, and Anaerobic Digestion (Galvad), tapi tidak dilakukan. Jadi PT GTJ selama ini terkesan hanya sebagai operator angkut sampah aja dari DKI ke Bekasi,” ujarnya kepada Beritaekspres.com, ketika dimintai tangapan melalui telepon selulernya, Senin (26/10/2015).

Menurutnya, uang yang mengalir dalam bentuk tipping fee sebesar Rp114.000/ton ke PT. Godang Tua Jaya dengan jumlah sampah dari DKI Jakarta untuk perharinya mencapai 600 ton dan perhitungan Ahok setiap bulannya mengalir uang ke PT. Godang Tua Jaya sebesar Rp19 miliar dan kalau dikalikan dalam setahun sudah mencapai triliunan.

“MoU itukan sudah berjalan bertahun-tahun, jadi wajar saja kalau Ahok mempertanyakan kemana saja nilai uang sebesar itu? Dan bagaimana dengan janji pihak ke-tiga untuk menambahkan system teknologi pengelolaan sampah yang belum juga dilaksanakan, karena ini nantinya akan berdampak kepada lingkungan,” terangnya.

Masih kata Jhonson, perlu juga sama-sama turun kelapangan untuk melihat keadaan dan kondisi lingkungan disana dan melihat secara langsung apa saja yang sudah dilakukan dari isi MoU tersebut, karena khwatir banyak yang tidak dilakukan yang ujungnya berdampak yang sangat luar biasa terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

“Saya juga pernah dengar, bahwa air tanahnya aja sudah tidak bisa diminum oleh masyarakat sekitar, jangan sampai Tipping fee yang selama ini mengalir hanya menjadi keuntungan pribadi dan keuntungan sekelompok tertentu dan mengorbankan kehidupan masyarakat sekitar artinya masyarakat Bekasi ini sama dengan kejahatan massal,” ungkapnya.

Kalau awalnya lanjut Jhonson rebut masalah rute pengangkutan yang tidak sesuai dengan jalur dan jam pengakutan dalam MoU, itu persoalan kecil yang masih bisa untuk diatasi dan diawasi, tapi persoalan yang sesungguhnya itu, adalah penanganan pengelolaan sampah di TPST Bantar Gerbang itu, karena berdampak terhadap lingkungan. Sebab, pembuangan sampah ini panjang kedepannya, bukan waktu sebentar.

“Harusnya DPRD Kota Bekasi, bukan Ahok yang harus dipanggil, tapi pihak ke-tiga PT. Godang Tua Jaya pertanyakan janji mereka yang ada di MoU tersebut mana pelaksanaannya. Kalaupun ada perjanjian lain diluar MoU antara pihak Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi itu nanti, tapi janji PT Godang Tua Jaya ini lah yang lebih penting menyangkut kemaslahatan orang banyak dan dampak terhadap lingkungan,” katanya.

Teriakan Ahok tambahnya, merupakan signal bagi penegak hukum untuk untuk melakukan pemeriksaan dan menelusuri tipping fee yang selama sudah bertahun-tahun mengalir, tapi tidak melaksanakan janjinya dalam MoU tersebut.

“Jumlah uang itu tidak sedikit seharusnya DPRD Kota Bekasi juga mempertanyakan itu kepada pihak PT Godang Tua Jaya, mana janjinya, bukan malah rebut sama Ahok, kalau DKI kan sudah menunaikan tipping feenya tinggal tuntut janji pihak ke-tiga,” tandasnya.  (Indra)

Comments

comments