Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Februari 29, 2020
Halaman Home » Pilihan Redaksi » Dituding Terima Fee, Ketua Komisi A Ariyanto Hendrata: Ahok Fitnah Anggota DPRD Kota Bekasi
  • Follow Us!

Dituding Terima Fee, Ketua Komisi A Ariyanto Hendrata: Ahok Fitnah Anggota DPRD Kota Bekasi 

BERITA BEKASI – Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menuding Gubernur DKI Jakarta sengaja menghindar dari subtansi persoalan terkait pelanggaran atas MoU (Memorandum of Understanding) dalam pengelolaan dan pengangkutan sampah milik DKI di TPST Bantargebang Kota Bekasi yang kemudian Ahok menuding balik Anggota DPRD Kota Bekasi diduga terima jatah fee dari PT Godang Tua Jaya (GTJ lantaran  DPRD Kota Bekasi terkesan membela PT GTJ saat ada persoalan dengan Pemprov DKI.

“Soal itu fitnah, dan Ahok itu mau lari dari substansi masalah, kami fokus mengawasi isi MoU antara Pemkot Bekasi dan DKI Jakarta soal sampah,” ujar Ariyanto kepada Beritaekspres.com, Sabtu (24/2015) kemarin.

Dalam MoU tersebut sambung Politisi dari PKS ini, terdapat pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta kepada Pemkot Bekasi. “Kami menemukan ada pelanggaran yang harus di klarifikasi oleh Gubernur DKI,” tegasnya.

Jadi menurut Ariyanto, Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama atau biasa disapa Ahok itu menjawab apa yang ditemukan DPRD Kota Bekasi atas beberapa pelanggaran. “Ahok jawab saja tudingan saya itu, jangan justru mengalihkan isu,” sindirnya.

Pihaknya membeberkan jika pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI bukan saja hanya soal truk sampah yang tidak sesuai MoU, baik rute dan waktu angkutan sampah. “Dan masih adalagi beberapa kewajiban lainnya yang tidak dilaksanakan DKI,” ungkapnya.

Namun demikian lanjut Ariyanto, dirinya tetap optimis jika Ahok akan memenuhi panggilan DPRD Kota Bekasi dalam waktu dekat. “Kami tidak mau su’udzon dulu sama Ahok,” imbuhnya.

Masih kata Ariyanto, Senin atau Selasa besok, pihaknya akan membeberkan lagi pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI terhadap MoU yang ada. “Tunggu tanggal mainnya, karena MoU sejak 2001 – 2009 banyak yang dilanggar,” bebernya.

Ditambahkannya, intinya Ahok jangan banyak omong di media, karena mau pake jurus apa tetap saja DKI terbukti melanggar MoU,” pungkasnya. (NDI)

Comments

comments