Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Februari 29, 2020
Halaman Home » Pilihan Redaksi » Kisruh Soal Sampah, Ahok Curigai DPRD Kota Bekasi Main Mata Dengan Pihak PT. Godang Tua Jaya
  • Follow Us!

Kisruh Soal Sampah, Ahok Curigai DPRD Kota Bekasi Main Mata Dengan Pihak PT. Godang Tua Jaya 

BERITA BEKASI – Kisruh soal pembuangan sampah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus bergulir dan bahkan kian memanas. Pasalnya, mantan Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mulai membuka-buka kecurigaannya terhadap DPRD Kota Bekasi dengan pihak ke-tiga PT. Godang Tua Jaya (GTJ) yang dipercaya untuk tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi.

Ahok melancarkan tudingan dan menyebut bahwa DPRD Kota Bekasi selama ini  selalu ‘bereaksi’ ketika DKI Jakarta ‘menghajar’ PT Godang Tua Jaya selaku pihak swasta yang diberi kepecayaan oleh Pemprov DKI untuk mengelola sampah. Ahok Juga mencontohkan, begitu DKI Jakarta mengirimkan surat peringatan (SP) kepada PT Godang Tua Jaya, DPRD Kota Bekasi langsung ‘teriak’.

“Saya jadi curiga sama anggota DPRD Kota Bekasi, atau oknum DPRD apa gimana saya enggak tahu,” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jumat (23/10/2015) kemarin.

Kenapa curiga? saya sudah kirim surat peringatan pertama bahwa PT swasta tersebut (GTJ) ingkar janji atau wanprestasi dan kami butuh 105 hari lagi untuk melayangkan surat SP-2 dan 3. Begitu dilayangkan SP pertama, mereka mulai mengancam saya enggak boleh buang sampah lagi di Bekasi,” ungkapnya.

Dengan kejadian ini sambungnya, dirinya menduga bahwa jangan-jangan sejumlah anggota Dewan menerima aliran dana dari PT Godang Tua Jaya. Tiap bulan, kata Ahok, DKI wajib membayar tipping fee Rp114.000/ton sampah ke PT Godang Tua Jaya dan jumlah sampah DKI sekitar 6.000 ton dalam sehari.

Kalau kita hitung sambung Ahok, maka ada uang sebanyak Rp19 miliar yang mengalir ke PT Godang Tua Jaya pada setiap bulannya. Sementara itu, dari hasil audit, terbukti PT Godang Tua Jaya tidak melaksanakan kewajibannya membuat teknologi pengelolaan sampah di TPST tersebut.

Masih kata Ahok, semenjak menjalin kerjasama dengan Pemprov DKI pada 2008, PT Godang Tua Jaya  belum juga membuat teknologi pengelolaan sampah dengan Gasifikasi, Landfill, and Anaerobic Digestion (Galvad). Selama ini tipping fee itu dibayarkan ke PT Godang Tua Jaya sebagai tambahan investasi pembuatan teknologi pengelolaan sampah. “Saya ingin tahu larinya uang itu ke mana,” sindir Ahok.

Menurut Ahok, ‘teriaknya’ anggota DPRD Kota Bekasi kali ini adalah wujud ancaman agar DKI Jakarta tidak memutus kontrak pengelolaan sampah dengan PT Godang Tua Jaya. “Ini bagian supaya mengancam lagi, saya enggak boleh putuskan (kontrak kerjasama dengan PT Godang Tua Jaya),” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, dicueki dan dihina Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lewat  media, Komisi A DPRD Kota Bekasi naik pitam. Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Solihin, menilai, Ahok hanya berani mengoceh lewat media dan tidak memiliki etikad baik dalam memperbaiki permasalahan yang terjadi.

“Jangan hanya berani ngoceh di media, kalau mau datang sini ke DPRD Kota Bekasi,” kata Politisi PPP Kota Bekasi itu.

Menurutnya, Komisi A DPRD Kota Bekasi tetap akan memanggil Ahok dalam waktu dekat dan tidak akan berhenti menelisik Perjanjian Kerja Sama Nomor 4 Tahun 2009 dengan Pemprov DKI Jakarta tentang pemanfaatan lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Banter Gebang yang ditandatangani bersama Pemkot Bekasi.

“Pasti kita panggil, jadi datang kalau dipanggil jangan cuma obral ngoceh di media,” ujarnya.

Pemanggilan Ahok lanjutnya, ke DPRD Kota Bekasi berdasarkan keluhan masyarakat dan Komisi A melihat banyaknya terjadi pelanggaran terhadap MoU. Dalam perjanjian tersebut, sangat jelas bahwa truk sampah boleh menggunakan rute Transyogi, Jalan Alternatif Cibubur pada Pukul 05.00-09.00 WIB. Sementara rute melintasi Tol Bekasi Barat, Jalan Ahmad Yani, hanya diperbolehkan setelah pukul 21.10 WIB.

Kita Komisi A DPRD Kota Bekasi melihat truk-truk yang mengangkut sampah dari DKI Jakarta yang melintas tidak sesuai dengan perjanjian. Hal inilah yang menguatkan keinginan kita selaku Dewan untuk memanggil Ahok. “Kita panggilkan untuk duduk dan menyelesaikan masalah bersama dan mencari solusi, bukan malah ngoceh ngak karuan di media yang aneh-aneh,” pungkasnya.  (Indra)

Comments

comments