Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Februari 29, 2020
Halaman Home » Berita Daerah » Bak Sebagai Raja, Kepala Desa Cilewo Otoriter dan Diskriminasi Berikan Pelayanan Masyarakat
  • Follow Us!

Bak Sebagai Raja, Kepala Desa Cilewo Otoriter dan Diskriminasi Berikan Pelayanan Masyarakat 

BERITA KARAWANG – Lagi-lagi masyarakat mengeluhkan pelayanan administrasi Desa Cilewo Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang kurang bahkan tidak ada, dan disinyalir Kepala Desa Komarudin melakukan diskriminasi pelayanan terhadap warganya, sehingga membuat kesenjangan sosial dan tidak menutup kemungkinan akan membuat kegaduhan dan perpecahan di kalangan warganya sendiri.

Sesuai informasi yang diterima awak media Beritaekspres.com, bahwa pelayanan di Desa tersebut sungguh sangat memprihatinkan, warga masyarakat yang minta tanda tangan Kepala Desa harus menunggu berhari-hari bahkan salah satu warga yang minta tanda tangan Kades untuk membuat surat keterangan keluarganya yang meninggal harus menunggu sampai seminggu lebih.

“Ya emang benar pak, cuma minta tanda tangan lurah aja sulitnya minta ampun, harus nunggu berhari-hari,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya kepada Beritaekspres.com, Sabtu (24/10/2015).

Di tempat terpisah, salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cilewo, Endang membenarkan hal tersebut, dan mengungkapkan bahwa semakin hari roda pemerintahan Desa Cilewo semakin amburadul.

“Kami tidak mau menutupi sesuatu apapun pak, karena masyarakat sekarang sudah pada pintar semua, dan emang begitulah kenyataannya, Desa kami sudah kaya’ lelakonan aja,” kata BPD muda ini.

Kepala Desa tambahnya, gayanya sudah seperti pemimpin besar saja, sok otoriter, main pecat main angkat perangkat semaunya tanpa prosedur birokrasi. Seharusnya sebagai seorang birokrat sekalipun tingkat desa harus profesional dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.

“Contohnya kemarin-kemarin memberhentikan Sekdes tanpa ada sebab dan tembusan, kan di atasnya Kades ada Camat, seharusnya ada rekomendasi ke Kecamatan atau paling kurang tembusan lah,” sindirnya.

Sementara itu Sekdes yang dinon-aktifkan secara sepihak, Mukti Muttakin juga angkat bicara terkait pemberhentiannya dan mengungkapkan bahwa selama kerja jadi Sekdes dia memperhatikan kalau pelayanan kepada masyarakat berbentuk blok-blok/kelompok-kelompok.

“Saya juga kurang tau penyebab saya dinon-aktifkan dan pihak kecamatan juga belum dikasih tembusan, tapi yang patut disayangkan adalah pengganti saya itu adalah Joki (lain data orang  yang diverifikasi, lain yang kerja di lapangan, red.) bahkan sebagian besar perangkat disana adalah Joki.” Pungkasny. (Sahram)

Comments

comments