Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, November 20, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » Dinilai Berdampak Terhadap Kesejahteraan, Ratusan Buruh Turun ke Jalan Tolak RPP Pengupahan
  • Follow Us!

Dinilai Berdampak Terhadap Kesejahteraan, Ratusan Buruh Turun ke Jalan Tolak RPP Pengupahan 

BERITA SEMARANG – Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/10/2015).

Mereka menuntut agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedianya akan disahkan oleh pemerintahan Jokowi-JK agar ditinjau ulang, atau bahkan tidak ditandatanggani.

Koordinasi aksi, Achmad mengatakan, RPP tersebut nantinya akan berdampak bagi kesejahteraan buruh. Menurutnya, dalam RPP tersebut, formulasi penetapan upah adalah KHL (Kebutuhan Hidup Layak) + (Inflansi + Pertumbuhan ekonomi) = Upah Maksimal.

Dalam peraturan sebelumnya, formulasi peninjauan KHL dilakukan selama satu tahun sekali, sedang RPP yang akan ditandatangani Jokowi-JK nanti peninjauan KHL dilakukan selama lima tahun sekali.

“Upah buruh memang akan tetap naik satu tahun sekali, tapi itu hanya nominalitasnya saja yang prosentasenya tidak lebih hanya 10 % saja. Namun secara kualitas upah tidak mengalami kenaikan karena kualitas KHL tidak mengalami perubahan sebelum lima tahun,” ungkap Achmad kepada Beritaekspres.com, Selasa (20/10).

Padahal, lanjut dia, harga naik setiap tahun ini artinya sama saja upah buruh mengalami devisit selama 5 tahun. 

Achmad menilai RPP tersebut hanya didorong dalam rangka untuk menyelamatkan krisis kapitalisme dan menjaga kestabilan investasi dan dunia usaha, namun melupakan kepentingan buruh yang jelas akan dirugikan jika RPP ini sampai ditandatangani Presiden Jokowi.

“Bagi kami kaum buruh kebijakan ini hanya kebijakan neoliberal yang selalu melindungi kaum pengusaha ketimbang buruh,” tandas Achmad.  (Nining)

Comments

comments