Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Januari 22, 2020
Halaman Home » Nasional » Bertentangan Dengan Nawacita Jokowi, Aksi Damai Tolak Revisi UU KPK Digelar KRPK
  • Follow Us!

Bertentangan Dengan Nawacita Jokowi, Aksi Damai Tolak Revisi UU KPK Digelar KRPK 

BERITA BLITAR – Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diuji. Hal ini disuarakan dalam aksi damai yang dilakukan oleh massa Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) di perempatan LOVI depan DPRD Kota Blitar, Jawa Timur, Selasa (13/10/2015).

Kali ini melalui upaya segelintir politisi di Senayan yang berupaya kembali melakukan revisi terhadap Undang – Undang tentang KPK. Upaya pelemahan komisi anti korupsi ini melalui revisi UU KPK bukan kali ini saja muncul, karena dalam waktu kurang dari satu tahun sudah ada dua kali upaya merevisi UU KPK dimana pada upaya pertama kali sudah ada penolakan dari Presiden.

Patut diduga jangka waktu kurang dari satu tahun ada upaya revisi UU KPK menjadi agenda dari pihak – pihak yang tidak suka terhadap eksistensi dan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Bahkan banyak  pihak menduga bahwa usulan revisi UU KPK merupakan titipan dari para koruptor atau dari pihak – pihak yang berpotensi menjadi tersangka yang sudah menjadi bidikan KPK.

KRPK.1Menurut Ketua KRPK, Moch.Trianto dalam kesempatan wawancara dengan media mengatakan, upaya pelemahan KPK yang akan dilakukan ini sangat kontra produktif dengan kinerja KPK selama ini. Padahal selama ini KPK telah menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia dan khususnya dalam upaya melakukan penindakan perkara korupsi KPK melakukan dengan maksimal,” terangnya.

Namun lanjutnya, dibalik kewenangan KPK yang luar biasa ini masih saja ada pihak – pihak sebaliknya ingin KPK dibubarkan atau kewenangan penindakannya dipangkas. Para pro koruptor lebih suka menjadikan KPK hanya sebagai Komisi Pencegahan Korupsi dari pada Komisi Pemberantasan Korupsi,” tegasnya.

Masih kata Trianto, pelemahan KPK kini datang melalui mekanisme yang sah, melalui proses legislasi dengan cara melakukan revisi terhadap UU KPK. Saat ini sudah beredar naskah revisi UU KPK yang patut diduga berasal dari gedung Parlemen dari segelintir politisi yang berada di Senayan.

“Dalam catatan KRPK sedikitnya terdapat tujuh belas hal krusial dalam revisi UU KPK versi Senayan yang pelan – pelan akan membawa upaya pemberantasan korupsi menuju hari kiamat atau kegelapan. Sedangkan poin – poin revisi dalam upaya pelemahan KPK merupakan upaya “pembunuhan” dan  bila terwujud akan menghacurkan KPK, dan hanya butuh waktu dua belas tahun untuk bangsa Indonesia menghadapi hari kiamat dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Pantauan Beritaekspres.com dilapangan, massa aksi damai KRPK mendesak dan menuntut agar seluruh Fraksi di DPR RI untuk membatalkan rencana pembahasan revisi UU KPK dan pemerintahan khususnya Presiden Jokowi menolak membahasnya dengan DPR RI karena hal ini sesuai dengan agenda Nawacita khususnya memperkuat lembaga KPK serta lawan segala bentuk pelemahan gerakan anti korupsi pada lembaga KPK melalui revisi UU KPK. Aksi damai diakhiri dengan pembakaran naskah RUU KPK. (TJ/ich)

Comments

comments