Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, November 13, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » Ketua Pansus I DPRD Kota Tegal: Penyertifikatan Massal Ditargetkan Selesai Tahun 2015
  • Follow Us!

Ketua Pansus I DPRD Kota Tegal: Penyertifikatan Massal Ditargetkan Selesai Tahun 2015 

BERITA TEGAL – DPRD Kota Tegal Jawa Tengah melalui Panitia Khusus (Pansus) I yang menangani tentang permohonan penyertifikatan massal, menargetkan proses penyertifikatan tanah warga di wilayah Kecamatan Tegal Timur agar bisa selesai pada tahun 2015. 

Kepada Beritaekspres.com, Ketua Pansus I DPRD Kota Tegal, Rachmat Raharjo, mengatakan, berbagai upaya kini dilakukan untuk memenuhi target tersebut. Langkah awal yang dilakukan yaitu memperoleh data-data dari masyarakat langsung melalui perwakilan masyarakat. Setelah itu, menggelar rapat kerja dengan Pemkot tentang pembentukan tim khusus terkait persoalan permohonan tanah,” ujarnya. 

Hak-hak masyarakat sambungnya, perlu kita dorong untuk bisa ada penyelesaian. Sebab, tujuan dibentuknya Pansus di DPRD sebagai bentuk respon dari keseriusan DPRD Kota Tegal terhadap permohonan masyarakat. Sebab, persolan ini sudah muncul sejak tahun 2008 silam,” terangnya.

Dilanjutkannya, untuk mempercepat proses penyelesaian, Pansus I DPRD akan melakukan studi banding ke Semarang, Pekalongan dan Salatiga. Sebab, di Semarang sudah ada 300 rumah yang dibangun dengan Bantuan Presiden (Banpres) pada tahun 1982-1983. Selain itu, sesuai instruksi dari Gebernur Jateng ada 22 daerah Kabupaten/Kota yang juga mendapatkan bantuan Banpres dan dana bergulir.

“Untuk di Kota Tegal, selain mendapatkan Banpres, juga mendapatkan dana bergulir serta bantuan dari APBD 1,” katanya.

Rachmat menambahkan, untuk menindaklanjuti masalah itu, saat ini Pemkot Tegal juga sudah terbentuk tim pengarah dan tim teknis. Kedua tim tersebut sudah koordinasi dengan DPRD dan melakukaan pendataan serta pemetaan wilayah. Oleh karena itu, dengan adanya studi banding ke Semarang, Pekalongan dan Salatiga diharapkan persoalan tanah bisa segera tuntas.

“Kami juga berharap Pemprov Jateng turut mendorong dan proaktif untuk menyelesaikan persoalan ini. Sesuai rencana studi banding dilaksanakan mulai 18 – 20 Oktober 2015,” tandasnya  (Gunawan).

Comments

comments