Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Agustus 24, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Kasus Dinsos, YLBH-PI Rury Arief: Kami Siap Bantu Jika PERTUNI dan PPDI Butuh Pendampingan
  • Follow Us!

Kasus Dinsos, YLBH-PI Rury Arief: Kami Siap Bantu Jika PERTUNI dan PPDI Butuh Pendampingan 

BERITA BEKASI – Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putih Indonesia (YLBH-PI), Rury Arief Rianto mengatakan, pihaknya siap membantu jika diperlukan pendampingan hukum. Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pernyataan dari Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Kota Bekasi Jawa Barat yang kecewa atas beredarnya surat pernyataan palsu ke publik dan menjadi ramai, sehingga PERTUNI dan PPDI merasa telah dirugikan atau dimanfaatkan oleh kelompok dan oknum tertentu.

“PERTUNI bilang dalam pernyataannya, jika ada pengacara yang bersedia dengan sukarela memberikan pendampingan, mereka siap mau melaporkan kasus ini karena merasa telah dirugikan,” ujar Rury Arief Rianto kepada Beritaekspres.com menanggapi permasalahan PERTUNI dan PPDI, Sabtu (12/9/2015).

Rury menjelaskan YLBH-PI merupakan lembaga yang memang diperuntukan untuk membantu masyarakat susah yang membutuhkan pendampingan hukum dengan sukarela. “Kalau memang PERTUNI dan PPDI membutuhkan pendampingan silahkan datang ke kantor kami di Komplek Perumahan Bekasi Jaya Indah Blok D-4 No. 21 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan kami siap bantu tidak usah sungkan,” tandas Rury singkat.

Sebelumnya, persoalan ini menjadi ramai setelah adanya demo dari para Aktivis Anti Korupsi Kota Bekasi ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi yang menuding ada dugaan korupsi di Dinas Sosial (Dinsos) dalam pengadaan alat bantu bagi para penyandang cacat fisik atau kaum Disabilitas di Kota Bekasi. Padahal, sebelumnya mereka sudah menerima alat bantuan dari Pemerintah tersebut.

Namun, beberapa para kaum Disabilitas ini disodorkan surat seakan mau mendapatkan bantuan lagi dari Pemerintah setempat. Setelah mereka menandatangani, ternyata surat tersebut justru berisikan dan menyatakan, bahwa mereka justru belum menerima bantuan yang sebelumnya mereka sudah akui telah menerima bantuan itu pada tahun lalu. Akhirnya dalam persoalan ini, pihak PERTUNI dan PPDI merasa dibohongi dan direkayasa oleh oknum atau kelompok tertentu yang memanfaatkan.   

“Mereka kan tunanetra, harusnya kalau disuruh tandatangan diberi tahu isinya apa?. Mereka tidak tahu kalau surat pernyataan itu, adalah penegasan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan bantuan. Padahal mereka sudah dapat bantuan berupa alat pijat rekleksi dan shiatsu,” ujarnya Wahyu Anggota Dewan Pertimbangan PERTUNI Kota Bekasi.

Pertuni Kota Bekasi lanjutnya, siap melaporkan kasus rekayasa ini jika ada pengacara yang bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, “Maklum, mayoritas anggota Pertuni berkerja sebagai tukang pijat, yang tidak punya biaya untuk menyewa pengacara. Kalau ada pengacara yang mau back-up kita, kita siap, karena kita tidak mau data rekayasa ini membuat para tunanetra gelisah,” katanya.

Dalam kesempatan ini, dua penyandang tunanetra yakni Karyono dan Karyanto, secara tegas menyatakan bahwa isi surat pernyataan yang beredar tidak benar. “Isinya tidak benar, saya disuruh tandatangan, tapi enggak dikasih tahu isinya. Makanya saya mencabut isi pernyatan tersebut, karena alat bantuan sudah saya terima,” ujar Karyono, yang juga dibenarkan oleh Karyanto.

Ketua Dewan Pertimbangan Pertuni Kota Bekasi, Toni Budi Santoso, mengungkapkan, dua anggota Pertuni lainnya Yulia Verawati dan Mardini yang membuat surat pernyataan serupa, juga sudah menyatakan mencabut isi dari surat tersebut yang dikatakannya tidak benar. 

“Jangan kami di eksploitasi hanya untuk kepentingan tertentu. Kasihan kami pak, kami ini orang kecil, capek kalau harus bolak-balik Kejaksaan, kami harus bekerja cari makan untuk anak istri,” keluhnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bekasi, Norman Yulian, juga menyayangkan dipakainya surat pernyataan dari anggotanya, untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Bekasi, “Karena data yang mereka pegang itu tidak akurat. Kalau di PPDI, ada Kamalih yang menerima bantuan mesin jahit. Tapi ada bantahannya justru dari Nurkamal. Kalau Nurkamal memang belum terima, sedang Kamalih sudah,” jelasnya.

Baik Pertuni maupun PPDI meminta pihak terkait untuk mencari tahu, motif dibalik rekayasa surat pernyataan. Wahyu, menjelaskan surat tersebut dibawa oleh salah seorang staf di Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede, “Staf itu kemudian meminta Ketua RT setempat untuk menyerahkan ke Karyono dan Karyanto. Namun, ketua RT sendiri bingung. Sebab isi surat yang beredar ternyata berbeda, dengan yang dia bawa agar di tandatangani.” tandasnya. (M.Alfi)

Comments

comments