Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Desember 14, 2019
Halaman Home » Pilihan Redaksi » Soal Pembangunan Gereja Santa Clara, Ketua Fraksi PDIP, Anim Mammudin Desak Pemerintah Kota Bekasi Konsekwen
  • Follow Us!

Soal Pembangunan Gereja Santa Clara, Ketua Fraksi PDIP, Anim Mammudin Desak Pemerintah Kota Bekasi Konsekwen 

BERITA BEKASI – Menyikapi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terkait penolakan pembangunan Gereja Katolik Paroki Santa Clara di Bekasi Utara, dinilai akibat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak konsekwen dalam mengimplementasikan produk hukum yang dikeluarkannya. Padahal diketahui, bahwa proses perizinan telah ditempuh dan diselesaikan oleh pihak pelaksana pembangunan.

Ketua Fraksi PDIP Kota Bekasi, Anim Imammudin menyesalkan adanya gelombang masa yang melakukan penolakan. Pasalnya, mengacu pada UU 1945 bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memeluk ibadah dan Negara wajib memberikan perlindungan serta memberikan rasa aman dan nyaman. Sementara bagi setiap warga diwajibkan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama.

“Kita harus toleran terhadap sesama, apalagi menyangkut persoalan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Undang-undang sudah mengatur ini semua, dan itulah yang harus kita jadikan pedoman,” imbuh Anim kepada awak media, Senin (31/8/2015).

Terkait aksi penolakan, menurutnya hal itu sah dilakukan selama konteks permasalahan diketahui secara pasti oleh pendemo. Namun, ia menyarankan agar para pihak yang menolak melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebab kelengkapan pembangunan Gereja telah memnuhi syarat dan IMB yang diwajibkan.

“Berdasarkan aduan yang kami terima, pihak pelaksana pembangunan Gereja sudah melengkapi perizinan. Adapun bagi pihak yang keberatan, disarankan agar menolaknya lewat gugatan di PTUN. Nantinya juga akan ketahuan siapa yang salah dan melanggar peraturan,” kata Anim menjelaskan dalam penyelesaian masalah mesti dilakukan dengan penuh toleransi. Selain itu, ia juga mendesak Pemerintah agar mengambil sikap terkait itu.

“Kunci utamanya ada di Pemerintah. Mereka sudah mengeluarkan perizinan, seyogyanya mereka juga yang harus mengawalnya hingga tuntas pembangunan. Mengenai penolakan warga, itu juga wewenang Pemerintah yang harus menyelesaikannya,” ujarnya.

Proses perizinan pembangunan Gereja Santa clara menurutnya, telah dilakukan sejak 17 tahun silam. Semula, kata dia, pemohon yang merupakan umat Katholik berjumlah 4000 orang dan hingga proses selesai yakni tahun 2015, jemaah telah mencapai 9000 orang.

“Proses sudah ditempuh dan dipenuhi sejak 17 tahun lalu. Setelah mendapat izin dari Menteri dan rekomendasi dari FKUB akhirnya Pemkot mengeluarkan IMB. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini,” katanya.

Dari alur tersebut, Fraksi PDIP tidak melarang adanya penolakan. Namun PDIP mengimbau agar semua umat beragama tetap menghormati proses yang sudah berjalan. Sementara bagi Pemerintah, ia mendesak agar menjalankan konstitusinya.

“PDIP dengan tegas mendesak pemerintah agar memberikan kepastian hukum atas pembangunan tersebut dan Negara harus menjamin bangsanya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya,” tukasnya.  (Lam)

Comments

comments