Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, Desember 6, 2019
Halaman Home » Megapolitan » Kementerian Agama dan BPK RI Tandatangani Kesepahaman Kriteria Audit Kinerja
  • Follow Us!

Kementerian Agama dan BPK RI Tandatangani Kesepahaman Kriteria Audit Kinerja 

BERITA JAKARTA – Kementerian Agama bersama Badan Pemeriksa Keuangan menandatangani Pernyataan Kesepahaman atau Ketidaksepahaman atas Kriteria audit kinerja Pengelolaan Tunjangan Guru (PTG) Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015  yang ditetapkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI. Penandatanganan dilakukan di Operation Room kantor Kemenag di Jalan Lapangan Banteng 3-4 Jakarta, Senin (31/8/2015).

Penandatanganan ini Kemenag diwakili oleh Sekjen Nur Syam dan BPK RI ditandatangani oleh Samsuddin. Lebih spesifik, kegiatan ini merupakan pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Tunjangan Guru (PTG) Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Kementerian, Kantor Wilayah Kementerian dan Kantor Kementerian Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya di Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sebagai sampel. 

Hadir dalam kesempatan tersebut para para pejabat eselon I Kemenag Pusat dan 4 Kanwil di atas.

Dalam sambutannya, Sekjen menjelaskan tujuan penandatanganan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting, karena memang sangat diperlukan dan mendasar. Hal ini dalam rangka untuk menjawab berbagai persoalan, apakah tunjangan Guru sudah berdampak riil terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Negeri kita atau belum.

Sekjen melihat, posisi guru termasuk sangat menentukan kualitas pendidikan, disamping akses, infrastruktur dan beberapa indikator outcome. 

“Tujuan kesepahaman ini adalah untuk menilai efektivitas dari pengelolaan TPG, apakah, Pertama, Organisasi Kebijakan, tata laksana dan suber daya pengelolaan TPG telah memadai? Kedua, Apakah proses perencanaan anggaran TPG telah memadai? Ketiga, Apakah proses seleksi dan penetapan penerimaan TPG telah sesuai dengan standar/kriteri yang telah ditetapkan? Dan terakhir, Apakah proses pembayaran dan pertanggungjawaban TPG telah memadai?” urai Sekjen.

Sementara itu, Irjen Kemenag M Jasin mengingatkan, bahwa dosen dan guru non PNS juga mempunyai hak untuk diperhatikan negara lebih layak. (g-penk/dm).

Comments

comments