Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, September 20, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Ketua Komisi C DPRD, Machrul Falak: Kota Bekasi Harus Terapkan Pembayaran Pajak Secara Online
  • Follow Us!

Ketua Komisi C DPRD, Machrul Falak: Kota Bekasi Harus Terapkan Pembayaran Pajak Secara Online 

BERITA BEKASI – Diduga sistem pembayaran pajak secara manual rentan terjadi kebocoran, dan untuk mempermudah wajib pajak, Komisi C DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terapkan sistem pembayaran seluruh pajak daerah secara online atau dalam jaringan (daring).

Ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi, Machrul Falak Hermansyah mengatakan sistem online dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Bekasi. “Kita kemarin sudah melalukan rapat dengan sejumlah Dinas diantaranya Dispenda terkait rencana pembayaran pajak online ini. Mereka (Dispenda) sudah memiliki peralatannya tinggal lebih dikonsepkan lagi,” ungkapnya.

Untuk sementara rencana sistem daring (online) lanjut Machrul, diterapkan pada pajak hiburan, hotel dan restoran, kemudian yang lain akan menyusul, “Tapi sebenarnya semuanya kita dorong secara daring agar pembayaran pajak lebih mempermudah dan transparan,” ujarnya

Pembayaran pajak ini menurutnya sangat efesien dengan tehnologi IT. Sehingga dapat diterapkannya sistem yang transparan kepada wajib pajak. “Urgensinya untuk kemudahan. Wajib pajak mudah mengakses, tidak harus ke bank atau Dispenda, hanya melalui jaringan internet atau telephone selular. Selain itu dapat di monitoring.” kata Machrul.

Lanjutnya, Tekhnologi ini juga bisa mengetahui perubahan pendapatan pajak tanpa menunggu laporan setiap bulan, “Tapi hanya orang tertentu tidak semuanya, karena ada aturan kerahasiaan wajib pajak,” terangnya.

Guna mendukung penerapan sistem ini, tambah Machrul, perlu adanya peralatan khusus yang harus dibeli oleh Dinas Pendapatan Kota Bekasi dengan menggunakan dana APBD atau dapat menggunakan provider yang disiapkan oleh bank.

“Persoalannya, bank mana yang sudah siap? Dari komunikasi kami dengan pihak bank, kemungkinan Bank BUMN yang siap,” ujarnya

Dirinya juga mengatakan, dengan sistem pembayaran pajak secara online, dapat mencegah tindak kecurangan wajib pajak, sehingga bisa diminimalisir. Pasalnya pada pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberikan pelanggan kepada wajib pajak dikhawatirkan tidak di setorkan ke Dinas Pajak.

“Kalau pajak restoran kan ada 10 persen yang dibebankan pada pembeli, kita khawatirnya itu tidak masuk ke kas daerah,” katanya

Lebih lanjut Machrul, Dinas Pendapatan juga tidak mungkin harus mengontrol satu persatu tempat hiburan, hotel dan restoran yang ada di Kota Bekasi. “Kalau kebocoran pasti ada. Dispenda caranya memonitor hanya dengan sampel aja,” katanya.

Machrul optimis, jika diterapkan pajak hotel dan restoran secara online, pendapatan yang diraup Pemkot Bekasi diperkirakan meningkat hingga 30 persen. “Estimasi peningkatan sekitar 30 persen, seperti pengalaman yang diterapkan di Jakarta, meski menggunakan provider,” katanya.

Hal ini ditambahkan Machrul, akan di bawa ke Raperda Sistem Pajak Daring (online) yang diproyeksikan dalam tahun ini. Namun, jika tidak memungkinan akan dilakukan pada 2016. “Kita rencanakan ini akan terealisasi pada 2016,” tutupnya. (M.Alfi)

Comments

comments