Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Februari 29, 2020
Halaman Home » Berita Daerah » Bawaslu Jateng Waspadai Netralitas PNS Dan Birokrasi di Masa Pencalonan Kepala Daerah
  • Follow Us!

Bawaslu Jateng Waspadai Netralitas PNS Dan Birokrasi di Masa Pencalonan Kepala Daerah 

BERITA SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menginstruksikan kepada Panwaslu di 21 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pemilihan Bupati dan Walikota di wilayahnya. Hal ini menyusul endusan pengawas Pemilu yang melihat bahwa beberapa PNS sudah mulai terlibat dan melibatkan diri, ikut dukung mendukung sejumlah calon yang akan mengikuti pemilihan.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, di Sekretariat Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) di Jalan Atmodirono 12 A Semarang, Senin (10/8/2015).

Teguh mengatakan, setidaknya sudah ada beberapa kabupaten yang memerlukan perhatian khusus terkait dengan netralitas PNS dan birokrasinya. “Jika kita melihat data, ada 12 Kabupaten/Kota yang petahanannya maju kembali yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang,” jelas Teguh.

Teguh menambahkan, dengan majunya para petahana ini tentunya potensi bermain atau dimainkannya PNS, birokrasi dan anggaran daerah cukup tinggi, sehingga memerlukan kawalan ketat dari pengawas pemilihan maupun masyarakat secara umum.

Dengan adanya laporan dari beberapa Kabupaten/Kota yang masuk ke Bawaslu Jateng, setidaknya ada beberapa PNS dan perangkat birokrasi yang terlibat dan melibatkan diri terkait dukung mendukung pencalonan bupati dan walikota antara lain di Purbalingga, Klaten, Kota Semarang dan terakhir di Kabupaten Blora. 

“Kami berharap, persoalan ini tidak meluas ke daerah-daerah lain, karena sanksinya memang berat bagi mereka yang terlibat dan melibatkan diri dalam dukung mendukung calon yang ada,” tandas Teguh

Sementara itu sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin bagi PNS bisa hukuman disiplin ringan berupa teguran, sampai pada hukuman disiplin berat pemberhentian dengan tidak hormat dari PNS. (Nining). 

Biro: Tegal – Jawa Tengah

Comments

comments