Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Juli 18, 2019
Halaman Home » Opini » Didit Susilo: Silaturahmi Rahmat Effendi – Mochtar Mohamad, Meredakan Suhu Perpolitikan Kota Bekasi  
  • Follow Us!

Didit Susilo: Silaturahmi Rahmat Effendi – Mochtar Mohamad, Meredakan Suhu Perpolitikan Kota Bekasi   

PERTEMUAN dua tokoh sentral Kota Bekasi, Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan mantan Walikota, Mochtar Mohamad (M2) memiliki efek positif dalam komunikasi politik dua arah. Setidaknya pertemuan itu sebagai simbol pertemuan dua kutub politik dalam pergulatan perpolitikan di Kota Bekasi. Marwah seorang pemimpin tetap mengedepankan kepentingan  yang lebih besar dan harus mengorbankan ‘ego’ pribadi untuk kemaslahatan masyarakat Kota Bekasi yang Ihsan.

Seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 1436 H pertemuan dadakan itu terjadi di sebuah rumah makan sekaligus berbuka puasa bersama. Pertemuan tersebut seperti ‘kemarau panjang yang tertimpa hujan sehari’. Friksi yang beredar liar selama ini hanya ‘bumbu-bumbu’ politik di kalangan gressroot dan langsung meredakan ‘suhu politik’, semula terperaturnya tidak pernah stabil.

Harus diakui secara jujur situasi politik pasca M2 tersangkut kasus hukum dan mengharuskannya dicopot dari jabatannya dan digantikan Rahmat Effendi (Wakil Walikota-saat itu) banyak praduga secara liar dan dibumbui isu politik. Bahkan isu itu meluncur deras dan tak pernah reda seiring kedua tokoh jarang bertemu. Hingga akhirnya, M2 dinyatakan sudah menjalani 2/3 hukuman dan bisa bebas Juni 2015 lalu.

Hakikat kepemimpinan semua mempunyai peran dan andil pada era dan masanya sendiri. Begitu juga dalam meletakkan pondasi – pondasi pembangunan sejak Walikota Kaelani AR, Nonon Sontanie, Ahmad Zurfaih, Mochtar Mohamad dan Rahmat Effendi. Sebagai kota metropolitan sedang dalam posisi strategis pintu gerbang Ibukota DKI Jakarta (Mitra Praja Utama), Gerbang utama Jawa Barat dan penyumbang nomor dua PAD (Pendapatan Asli Daerah) se – Provinsi Jabar dari BNKB/PKB, saat ini Kota Bekasi terus menggeliat.

Kota yang seakan tak pernah tidur dihuni sekitar 2,6 juta penduduk berasal dari penjuru daerah Nusantara. Sebagai kota komuter sekitar 60% penduduknya bekerja di DKI Jakarta menjadikan kota akan terlihat padat pada malam hari. Pertambahan penduduk yang sangat pesat berdampak pada berbagai permasalahan sosial-ekonomi perkotaan. Berbagai masalah timbul seperti keterbatasan lahan untuk lahan terbuka hijau, sampah perkotaan, city crime, sosial, urbanisasi dan heterogen permasalahan karena budaya asal yang berbeda. Sehingga Kota Bekasi memerlukan kondusifitas politik maupun sosial kemasyarakatan.

Silaturahmi Rahmat Effendi dan Mochtar Mohamad setidaknya akan menjadikan ‘laboratorium’ etika perpolitikan dan bagaimana pemimpin yang masih aktif berkiprah, menghormati para mantan pemimpin-pemimpinnya. Menempatkan pada proporsi yang proposional akan andil dan jasanya dalam pembangunan Kota Bekasi yang lebih beradab. Dari pendulum yang sama Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan menuju Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Sitadaknya pertemuan ‘akbar’ itu harus menjadi contoh akan tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola pemerintahan, adab berpolitik secara nalar dan santun meski berbeda dalam afiliasi politik. Berbeda pandang dalam kacamata politik tidak menjadikan perseteruan politik yang justru akan menjadi tontonan publik. Para elit politik Kota Bekasi juga harus bisa mengedepankan etika perpolitikan yang santun – rasional demi memperjuangkan secara bersama-sama mensejahterakan warga masyarakat.

Pertemuan Rahmat Effendi – Mochtar Mohamad dilihat oleh masyarakat sebagai wujud dari mencairnya hubungan antara pendahulu dan penerusnya. Publik merasa yakin terciptanya kerukunan politik dan kerukunan bermasyarakat. Momentum pertemuan itu sesungguhnya lebih dinantikan oleh publik. Kalau kedua pemimpin daerah sudah bertemu dalam suasana yang akrab dan bersahabat,  efeknya akan meredakan ‘praduga’ dan ‘prasangka’ yang negatif.

DINAMIKA POLITIK

Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah. MK memutuskan Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik.

Sesuai putusan MK tersebut berarti hak dipilih dan memilih Mochtar Mohamad kembali normal dan hak politiknya dipulihkan kembali. M2 punyak hak untuk mencalonkan dan dicalonkan dalam Pilkada serentak 2017/2018 mendatang.

Sebagai mantan Walikota dan mantan Ketua DPC PDIP Kota Bekasi langkah politiknya patut diperhitungkan. Apalagi dalam Pilkada 2012 istrinya Sumiyati Mochtar Mohamad (saat ini anggota DPRD Prov Jabar) mendapat restu/rekomendasi Megawati (DPP PDIP) maju berpasangan dengan Anim Imanuddin (Ketua DPC PDIP) meski kalah dengan Rahmat Effendi- Ahmad Syaikhu.

Namun langkah politik M2 jika mau terjun ke peruntungan Pilkada tidaklah mudah. Justru rival politik dari internal PDIP akan mewarnai. Setidaknya penjaringan bakal calon dari internal akan sedikit hangat dan perlu hitung-hitungan dan loby politik kelas tinggi.  

Sementara itu Rahmat Effendi, untuk maju kembali sebagai Calon Walikota masih memungkinkan karena jabatannya masih dihitung satu periode sesuai UU RI No. 8  Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 7 terkait persyaratan calon pada huruf N yang berbunyi; belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan

dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Pada bab penjelasan tidak ada penjelasan sehingga tidak perlu ditafsirkan kembali.

Rahmat Effendi yang semula menjabat Wakil Walikota dianggkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Walikota tanggal 2 Mei 2011 sejak Walikota Mochtar Mohamad resmi berstatus terdakwa. Setahun kemudian tepatnya 3 Mei 2012 Rahmat Effendi diangkat secara resmi menjadi walikota definitif hingga 10 Maret 2013 atau tepatnya 11 bulan. Karena kurang dari 2,5 tahun atau separuh masa jabatan maka tidak dihitung satu periodesasi. Hingga berakhir jabatan walikota 10 Maret 2018 mendatang, Rahmat Effendi baru menjabat satu periode sesuai hitungan.

Apapun nanti meski para pemimpin akan berbeda dalam berhaluan politik dan menjadi rival politik setidaknya budaya silaturahmi dan mengedepankan etika nalar politik harus menjadi roh demi menjaga kerukunan politik, kerukunan sosial, kerukunan bermasyarakat agar Bekasi lebih baik. SEMOGA

Oleh : Didit Susilo (Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi)

 

Comments

comments