Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Februari 24, 2020
Halaman Home » Pilihan Redaksi » Soal Dewan Interpelasi PPDB Online, Ketua Forwara Bekasi: Jangan di Politisasi, Masih Banyak Persoalan Lain
  • Follow Us!

Soal Dewan Interpelasi PPDB Online, Ketua Forwara Bekasi: Jangan di Politisasi, Masih Banyak Persoalan Lain 

BERITA BEKASI – Menyikapi rencana Dewan DPRD Kota Bekasi mau mengajukan interpelasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru melalui system online (PPDB-Online). Ketua Forum Wartawan Pemantau Peradilan (Forwara) Bekasi, Agus Budiono mengatakan, masih banyak urusan yang lebih penting untuk disoroti atau diperhatikan Dewan di Kota Bekasi, dibandingkan soal PPDB Online.

“Dibuat system PPDB Online saja, masih ada yang coba-coba mau bermain belakang. Apalagi tidak memakai system PPDB Online ini. Seharusnya yang dipikirkan itu, bagaimana untuk menambah bangunan dan fasilitas sekolah Negeri di Kota Bekasi,” ujar Ketua Forwara Bekasi, Agus Budiono kepada Beritaekspres.com, Sabtu (1/8/2015).

20150731_150140Agus melanjutkan, Jangankan fasilitas dan bangunan sekolah, untuk tenaga pengajar guru di Kota Bekasi ini aja, dinilai masih kurang dan belum ideal. Jadi masih banyak yang lebih penting untuk disikapi, jangan ketika ada system PPDB Online, lalu tiba-tiba Dewan langsung mau mensikapi dan mempersoalkan langsung mau interpelasi ada apa?. Sementara, menjamurnya usaha prostitusi terselubung di Kota Bekasi, seperti Spa dan sebagainya Dewan cuma diam,” terangnya.

Masih kata Agus, selain persoalan menjamurnya tempat-tempat prostitusi terselubung di Kota Bekasi juga persoalan, masih banyaknya bangunan-bangunan seperti Mal, Apartemen dan perumahan yang melanggar izin dan bahkan ada yang belum melengkapi izinnya. “Ini semua kan persoalan yang dampaknya juga kepada masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan Kota Bekasi agar bisa lebih maju lagi,” sindirnya.

Ditambahkan Agus, kita sendiri sampai sekarang belum mengetahui gebrakan para Dewan Kota Bekasi setelah setahun dilantik, tapi tiba-tiba yang menyeruak ke publik ini justru soal interpelasi  PPDB Online. “PPDB Online itu sudah berjalan dengan baik dan bagus, hanya saja masyarakat yang memang belum paham dan mengetahui system ini, nanti juga lama-lama mereka akan paham,” tandasnya.

Sebelumnya, ratusan masa dari berbagai elemen masyarakat, Jumat (31/7/2015) siang menggelar aksi menolak interpelasi terkait PPDB Online yang diusung oleh anggota DPRD Kota Bekasi. “Kami menolak politisasi pendidikan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bekasi dengan menggelar hak interpelasi,” ujar Koordinator Aksi.demo_tolak_interpelasi (1)

Menurutnya, kebijakan Pemerintah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB dengan sistem online telah berjalan dengan baik. Terlebih sistem yang ada dinilainya menjamin mutu serta keamanannya. “Jangan karena tidak terakomodirnya titipan siswa kepada pihak sekolah dan tidak masuk lantas dijadikan bahan untuk melaksanakan interpelasi. Ini sama saja berupaya merusak dunia pendidikan,” cetusnya.

Hal sama juga diutarakan Aktivis KAMMI Bekasi, Rino, bahwa pihaknya tidak mentolerir adanya upaya komersialisasi pendidikan yang dilakukan oleh oknum anggota dewan. Oleh karena itu, ia secara tegas menolak politisasi dan komersialisasi pendidikan.

Selain itu, ia juga menyerukan untuk melawan anggota dewan yang dengan sengaja menurunkan kwalitas pendidikan di Kota Bekasi. “Kami secara tegas mendukung sistem yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan maksud mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan visi Kota Bekasi,” ujarnya.

Menanggapinya, Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi yang sekaligus menjadi inisiator interpelasi, Nuryadi Darmawan menjelaskan bahwa sebanyak 68 ribu lulusan SDN dan SMPN yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah hanya 16.3 persen yang di akomodir oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam proses penerimaan PPDB Online tahun ini.20150731_150652

Atas dasar tersebut memperkuat alasan sebagian anggota DPRD menggulirkan hak interpelasi (bertanya) kepada pihak eksekutif. “Jadi kami tidak menolak PPDB online 100 persen, hanya saja dalam pelaksanaannya di PPDB tahun ini ada dua tahap yaitu jalur umum dan zonasi. Padahal dalam sistem pendidikan tidak ada namanya zonasi,” ucap Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan.

Selain minimnya mengakomodir kelulusan siswa di sekolah Negeri, interpelasi yang digulirkan dikarenakan pelaksanaan PPDB online berdasarkan Kepwal 4221 bertentangan dengan Pergub 50 Tahun 2015 tentang pelaksanaan PPDB online yaitu mengenai akomodir siswa.

Terkait agenda aksi demo yang dilakukan beberapa element yang menolak hak interpelasi yang di gulirkan dewan, ia mengatakan hal itu sah-sah saja, dan dewan menghormati aksi tersebut. “Cuma kami inginnya teman-teman yang aksi duduk bareng dengan kita, apa yang harus dilakukan apakah ada solusi lain selain interpelasi atau langsung ke PTUN saja.” paparnya. (Indra)

Comments

comments