Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Desember 10, 2019
Halaman Home » Pilihan Redaksi » Dirjen Bimas Kristen, Minta Sinode GIDI Jelaskan Peristiwa Karubaga dan Minta Maaf Kepada Ummat Islam
  • Follow Us!

Dirjen Bimas Kristen, Minta Sinode GIDI Jelaskan Peristiwa Karubaga dan Minta Maaf Kepada Ummat Islam 

BERITA JAKARTA – Sholat Idul Fitri yang digelar di Karubaga, Ibu Kota Tolikara, Papua, pada Jumat (17/7/2015) pagi diwarnai kericuhan seiring adanya aksi pelemparan sejumlah oknum ke lokasi ibadah. Akibatnya jemaah muslim yang sedang menggelar sholat ketakutan dan membubarkan diri.

Dirjen Bimas Kristen Oditha R Hutabarat mengatakan bahwa pihaknya sudah menghubungi Ketua Sinode Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) untuk menjelaskan kronologis kejadian dan meminta maaf kepada umat Islam Indonesia. “Saya sudah menghubungi ketua Sinode GIDI agar bisa segera membuat surat penjelasan kronologis kejadian sekaligus pernyataan permohonan maaf kepada umat Islam Indonesia terkait dengan peristiwa tersebut,” terang Oditha kepada Pinmas, Jumat (17/7/2015). 

“Ketua Sinode akan membuat surat tersebut dan mengirimkannya via email,” tambahnya.

Selain itu, Oditha juga telah  menghubungi Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) yang merupakan persekutuan di mana GIDI merupakan anggotanya. Oditha meminta agar PGLII bisa bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis dalam menyikapi persitiwa ini.

“Sabtu ini pukul 09.00 WIB, Ditjen Bimas Kristen bersama PGI akan mengadakan konferensi pers di Kantor PGI Salemba Raya untuk memberikan penjelasan sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam,” katanya.

Oditha menegaskan bahwa umat Kristen sangat prihatin atas terjadinya penundaan sholat Id dan pembakaran rumah ibadah di Tolikara, Karubaga. Apalagi kegiatan itu justru terjadi pada saat hari raya Idul Fitri yang merupakan hari kemenangan bagi umat Muslim. “Atas nama Pemerintah, kami mohon maaf atas peristiwa yang melukai hati umat muslim yang adalah saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Kami berharap agar masalah ini dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tandasnya. (MKD)

Comments

comments