Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, November 13, 2019
Halaman Home » Pendidikan » Geram Soal PPDB Online, Dewan Tuding Walikota Bekasi Tak Memihak Warga Miskin
  • Follow Us!

Geram Soal PPDB Online, Dewan Tuding Walikota Bekasi Tak Memihak Warga Miskin 

BERITA BEKASI – Polemik pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) online dikecam DPRD Kota Bekasi, terutama Fraksi PDI Perjuangan sebagai inisiatornya mengajukan hak Interpelasi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dengan tudingan tak memihak warga miskin.

Dalam konferensi persnya, Senin malam, (13/7/2015), usai Bukber antara pengurus dan anggota DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Ketua Fraksi sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Bekasi, Anim Imanuddin, bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, Ketua Komisi D, Nuryadi Darmawan dan sejumlah anggota dewan lainnya, dengan tegas mengajukan sikap politik Dewan yakni hak interpelasi atas pelaksanaan PPDB online yang tidak memihak warga miskin terutama warga terdekat yang  tinggal di wilayah sekitar sekolah.

Nuryadi Darmawan

Nuryadi Darmawan

“Sikap politik Fraksi PDI P mengajukan hak interpelasi ini bukan maksud untuk menjatuhkan Walikota Bekasi, tetapi hak politik legislatif untuk menanyakan kebijakan Pemkot Bekasi terkait pelaksanaan PPDB online yang dirasakan tidak memihak warga miskin,” jelas Anim kepada para awak media.

Menurut Anim, kuota 10 persen yang diberikan Dinas Pendidikan (Disdik) bagi warga miskin yang tinggal dekat di wilayah sekolah terlampau kecil, bahkan diakuinya berdasarkan realita dilapangan kuota bagi warga miskin untuk mendapatkan sekolah gratis tidak mencapai angka 10 persen bahkan nol persen. Untuk itu, kesepakatan semua anggota Fraksi PDI P bersama 2 anggota dari fraksi lain turut mempertegas untuk segera melayangkan sikap politik hak interpelasi tersebut kepada Walikota atas penerbitan Keputusan Walikota (Kepwal) No. 422.1/Kep.280-Disdik/VI/2015.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai pun meminta Walikota untuk menjawab hak interpelasi Dewan sebagai hak  kontrol dari lembaga legislatif. “Hal yang wajar
jika hak Dewan mempertanyakan kebijakan eksekutif perihal pelaksanaan PPDB online, dan ini harus disikapi agar kedepannya pelaksanaan PPDB online jauh lebih baik,” tegas Tumai.

Ketidak berpihakan PPDB online tahun ini mengakomodir warga miskin dikatakan Nuryadi Darmawan selaku Komisi D DPRD Kota Bekasi, berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengeluhkan carut marutnya sistem PPDB online ini.
“Ada 18 laporan masyarakat yang masuk ke kami, dan kami sudah melayangkan surat ke setwan atas penolakan kami terhadap kepwal tersebut,” ungkap Nuryadi.

Dijelaskan Nuryadi, sistem PPDB online pun menuai sistim zonasi yang semrawut seperti terjadi di Jakasetia diwilayah kecamatan tersebut tidak masuk zonasi dari wilayah manapun. “Kita akan buka posko pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB online yang merugikan warga tak mampu,” pungkasnya.(SF)

Comments

comments