Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juli 21, 2019
Halaman Home » Hukum » Abaikan Hukum Agama, Andi Iswanto Salim: Hakim Kasasi Menghukum Orang Tak Bersalah
  • Follow Us!

Abaikan Hukum Agama, Andi Iswanto Salim: Hakim Kasasi Menghukum Orang Tak Bersalah 

BERITA BEKASI – Hakim Kasasi, Altijo Alkotsar SH. M.Hum menghukum orang yang tidak bersalah. Dia juga mengabaikan hukum Agama yang kedudukannya lebih tinggi dari hukum negara. Pernikahan di Gereja tidak diakui hanya karena belum dicatatkan di Kantor catatan sipil.

Perkawinan yang dilaksanakan di Gereja Katolik Paroki St.Fransiskus Xaverius Tanjung Priok pada tanggal 15 Februari 1992 dan surat nikah yang dikeluarkan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 17 Februari 1992  yang dikutip dari buku perkawinan II halaman 142 No.576, diabaikan majelis hakim kasasi.

Demikian Andi Iswanto Salim dalam kesimpulan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan perkara Kasasi No.714 K/Pid/2013 dihadapan mejelis hakim yang dipimpin Swarsa Hidayat dibantu hakim anggota, Bongbongan Silaban dan Agusti di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi.

Padahal ujar Andi, buah pernikahan mereka dengan saksi pelapor Ersih Lukminta sudah dikarunia 3 orang putri, masing-masing: Stella Kirana Salim, Gabriella Paramitha Salim, dan Adeline Triana Salim yang dibuktikan dengan surat Babtis Gereja tanggal (27/10/2008).

Selain surat babtis, Gabriella Pramitha Salim yang lahir 9 September 1994 dan Adeline Triana yang lahir 6 Desember 1995 sudah memiliki akte lahir yang diterbitkan Kantor catatan sipil Jakarta Utara, yakni: akte No.2709/1994 dan akte No.90/JU/1996.

Dari 15 bukti surat yang diajukan pemohon PK, Andi Iswanto Salim, diantaranya: Kutipan akte lahir 2 orang putrinya, formulir isian permohonan pencatatan sipil yang dibuat tahun 1997 ke Kantor catatan sipil Jakarta Utara yang ditanda tangani pemohon Andi Iswanto Salim dan saksi pelapor Ersih Lukminta.

Barang bukti tersebut menurut Pemohon PK, Andi Iswanto Salim merupakan bukti pernikahan dirinya dengan saksi pelapor Ersih Lukminta yang tidak terpisahkan dari perkara pokok yang didakwakan JPU dari Kejari Bekasi dengan pasal 372 dan pasal 167 KUH Pidana.

Tapi lanjut Andi Iswanto, karena majelis hakim hilap/lalai dan hanya mempertimbangkan kebutuhan dakwaan JPU, Dia (Andi Iswanto Salim (48)-Red) terpaksa mengjukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan perkara pidana Kasasi No. 714.K/Pid/2013, Jo. No.1620/Pid.B/2012/PN. Bks, melalui pengadilan Negeri Bekasi.

Permohonan PK oleh terpidana didasarkan pada pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyebut: permintaan PK dilakukan atas dasar adanya kehilapan Hakim yang menangani perkara itu. “Hakim Kasasi secara nyata salah menerapkan hukum sebagaimana pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP, karena tidak mempertimbangkan hubungan alat bukti yang satu dengan yang lain,” tandasnya.

“Majelis hakim yang dipimpin Altijo Alkotsar membenarkan seluruh dalil yang diajukan JPU dalam memori kasasi, tanpa meneliti secara cermat alat bukti,” ujar Andi mengaku kecewa karena perbuatannya memindahkan bukan mengalihkan sertifikat yang diatasnamakan istrinya, Ersih Lukminta selaku saksi pelapor, dan memasuki rumah mereka menjadi tindak pidana sebagaimana diancam  pada pasal 372 KUHP dan Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Dakwaan yang diajukan JPU menurut Andi terdapat kesalahan atau pelanggaran terhadap pasal 85 dan pasal 208 KUH-Perdata. Karena, pada halaman 3 putusan perkara itu dalam dakwaan JPU mendalilkan: Sekitar bulan November 2010, saksi pelapor  Ersih Lukminta dan terdakwa sepakat untuk berpisah. Pernyataan sepakat berpisah dijadikan dasar hukum oleh JPU agar terpidana menjadi tidak berhak atas 9 sertifikat yang bertulis nama Ny.Ersih Lukminta.

Dakwaan tersebut menurut Andi Iswanto Salim jelas keliru, karena pasal 85 KUH-Pidana mengatakan: batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim. Pasal 208 KUH-Perdata juga mengatakan, perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut lanjut Andi, menunjukkan dakwaan JPU yang mendalilkan antara saksi pelapor dengan terpidana sepakat untuk berpisah adalah cacat hukum dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 85 dan 108 KUH-Perdata. Sehingga, karena putusan perkara No. 714.K/Pid/2013 didasarkan dakwaan yang cacat hukum, maka putusan juga haruslah dibatalkan.

Kemudian papar Andi, dengan adanya pernyataan JPU yang menyebut ada persetujuan atau kesepakatan antara saksi pelapor Ersih Lukminta dengan dirinya (terpidana-Red) utuk memutuskan hungan perkawinan, berarti JPU   mengakui adanya perkawinan yang sah, sehingga harus diputuskan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Andi Iswanto salim menambahkan, Hakim Agung dalam putusan perkara No. 714.K/Pid/2013 tertanggal 10 September 2013 itu jelas-jelas keliru jika dikaitkan dengan penerapan pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan: perkawinan sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Sahnya perkawinan secara Agama juga diakui para ahli hukum, seperti pendapat Prof Bagir Manan mantan Ketua MA RI yang menyebut, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri.

Atas dalil-dalil tersebut diatas, Andi Iswanto Salim berpendapat dakwaan JPU cacat demi hukum dan haruslah ditolak. Demikian halnya putusan perkara No. 714.K/Pid/2013 tertanggal 10 September 2013 haruslah dibatalkan karena didasari dakwaan yang cacat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut ujar Andi, tidak ada larangan bagi dirinya selaku suami untuk memindahkan ke 9 sertifikan atas nama istrinya Ersih Lukminta dari safety Box pada Bank yang satu ke Bank lain. Pemindahan bertujuan menjaga atau memelihara keamanan atas 9 sertifikat tersebut. Untuk tindakan pengamanan itu tidak perlu mendapat ijin dari saksi pelapor Ersih Lukminta selaku istri. Demikian pula ketika memasuki rumah tidak perlu ada ijin karena rumah itu juga milik bersama  (Harta Gono-gini), dan selama ini juga menjadi tempat tinggal bersama antara pemohon PK dengan saksi pelapor. (Rikardo. A)

Comments

comments