Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Januari 28, 2020
Halaman Home » Pilihan Redaksi » Kasus Dugaan Ijazah Palsu Dewan DPR-RI Naik, Sementara, Dewan DPRD Kota Bekasi Dipeti-eskan!
  • Follow Us!

Kasus Dugaan Ijazah Palsu Dewan DPR-RI Naik, Sementara, Dewan DPRD Kota Bekasi Dipeti-eskan! 

BERITA BEKASI –  Penggunaan ijazah palsu atau gelar palsu dikalangan beberapa oknum pejabat, sudah bukan menjadi rahasia lagi. Namun, persoalan ini kembali santer naik kepermukaan, setelah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek) M. Nasir melakukan inspeksi mendadak dibeberapa kampus yang dicurigai melakukan beli ijazah, Jumat (29/5/2015).

Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu juga menimpa salah satu anggota dari Fraksi Hanura, FAM dan sudah masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang akan dilanjutkan dengan menggelar rapat secara internal. “Kasus ini pasti akan diproses ke MKD. Meskipun, syarat utama untuk menjadi anggota DPR cukup menggunakan ijazah SMA. Namun, secara nasional, ijazah palsu memang tidak diperbolehkan,” ujar Wakil Ketua DPR-RI, Agus Hermanto di Jakarta, Kamis (28/5) kemaren.

Berbeda dengan kasus dugaan ijazah palsu di DRPD Kota Bekasi. Meskipun sudah santer dan naik ke publik adanya dugaan beberapa anggota Dewan DPRD Kota Bekasi yang mengunakan ijazah palsu atau bergelar palsu tidak menjadi perhatian serius, seperti salah satu anggota legislatif terpilih asal Partai Gerindra Kota Bekasi berinisial MD kasusnya pun redam dan menghilang dari permukaan sampai saat ini tidak ada penindakkan atau gerakan dari pihak terkait, termasuk dari institusi Partainya sendiri.

Sebelumnya, pemberitaan ini telah ramai diberitakan para awak media khususnya di Kota Bekasi namun, hingga kini yang bersangkutan tenang seperti tanpa ada persoalan. MD diduga mengajukan Ijazah asli tapi palsu (aspal) pada saat pendaftaran calon legislatif periode 2014 – 2019. Hal ini juga, sebelumnya sudah diakui oleh salah satu pengacara dari Partai tersebut yang mana merasa dirugikan atas adanya indikasi tersebut. Pengacara partai Gerindra, Maramis mengatakan bahwa dirinya menemukan tiga keganjilan atas Ijazah atas nama politisi Gerindra tersebut.

Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa keganjilan tersebut diawali dengan terteranya Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang semestinya Nomor Induk Register Mahasiswa (NIRM). “Sekarang gini, MD ini kuliah tahun 1996 tetapi kenapa di Ijazah justru tertera Nomor Pokok Mahasiswa (NPM). seharusnya yang tertera itu NIRM. perlu diketahui kalau NPM ini untuk angkatan 2000 keatas,” Ungkap Maramis kepada awak media ketika itu.

Selain itu, adanya tulisan ujian negara pada Ijazah yang proses belajar mengajarnya dibawah tahun 2000. “Ujian negara itu semestinya tidak ada di Ijazah perkuliahan diatas tahun 2000, ini menjadi tambahan keganjilan yang kita temukan,” tambahnya.

Maramis juga menerangkan bahwa pihaknya sudah menelusuri keganjilan ijazah tersebut dengan menyurati Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) wilayah III yang mana Kopertis Wilayah III menilai bahwa adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia yang mengeluarkan ijazah tersebut.

Indikasinya ialah tidak dilaporkannya data proses belajar mengajar yang bersangkutan kepada Kopertis wilayah III, yang seharusnya dilaporkan mulai semester ganjil tahun akademik 2002/2003 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Di Kopertis juga saat kita tanyakan dan kita telusuri memang tidak ada laporan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan MD, seperti ijazah asli tetapi palsu,” terangnya.

Maramis menambahkan, hal tersebut sudah mencoreng nama baik partai Gerindra dan akan dilakukan investigasi mendalam terkait indikasi adanya penipuan publik dan pencorengan nama partai Gerindra.“Ini masih dalam tahapan investigasi, dan jika terbukti maka akan dilakukan pemecatan dan bahkan bisa dipidanakan,” pungkasnya

Namun, sampai sekarang kasus dugaan oknum anggota dewan MD yang menggunakan ijazah palsu tersebut yang sempat menghebohkan, kini menghilang seperti di “petieskan” tanpa ada tindakkan tegas, apalagi proses secara hukum dan aturan yang berlaku. (Indra)

Comments

comments