Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juli 21, 2019
Halaman Home » Hukum » Akhirnya, Gugatan Golkar Kubu ARB, Dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
  • Follow Us!

Akhirnya, Gugatan Golkar Kubu ARB, Dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

BERITA JAKARTA – Sidang putusan partai Golkar yang dibacakan Majelis hakim Teguh Setya Bhakti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya, mengabulkan gugatan dari kubu Aburizal Bakri (ARB), Senin (18/5/2015).

Dalam putusan tersebut dihadiri kuasa hukum kubu Aburizal Bakri (ARB) yakni, Yusril Ihza Mahendra dan dari kubu Agung Laksono (AL), OC Kaligis. Tampak hadir pula Agung Laksono dan beberapa tokoh Golkar dari kubu Agung Laksono.

Sementara, dari kubu ARB yang biasanya selalu hadir dengan Sekjen Idrus Marham kali ini, dalam sidang putusan, justru tidak tampak diruang persidangan. 

Dalam amar putusan yang dibacakan secara bergantian oleh Majelis hakim sekitar satu jam, Majelis menyatakan membatalkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan  mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhny serta menolak eksepsi tergugat.

Sebelumnya, kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra mengatakan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara semestinya mengabulkan gugatan kliennya pada sidang pembacaan putusan, Senin hari ini.

“Banyak yang menanyakan pendapat saya, bagaimana kira-kira putusan PTUN atas gugatan ARB melawan Menkumham besok (Senin). Saya jawab semestinya gugatan ARB dikabulkan oleh majelis hakim PTUN,” kata Yusril, Minggu (17/5) kemaren.

Yusril menekankan dalam persidangan awal, Menkumham melalui kuasa hukumnya mengakui telah salah mengutip putusan Mahkamah Partai Golkar.

“Dalam sidang tiga kali Menkumham mengakui bahwa yang dikutipnya dalam membuat SK pengesahan kubu Agung Laksono bukan putusan Mahkamah Partai Golkar, melainkan pendapat dua hakim mahkamah yakni Andi Mattalatta dan Djasri Marin,” terangnya.

Menurut Yusril dalam hukum acara baik pidana, perdata maupun tata usaha negara, pengakuan terdakwa atau tergugat adalah bukti yang sempurna.

Dengan adanya bukti yang sempurna yakni pengakuan tergugat Menkumham, maka bukti-bukti yang lain sudah tidak penting lagi.

“Misal saya didakwa ke Pengadilan karena mencuri sepeda. Di sidang saya mengaku terus terang saya mencurinya, dengan pengakuan itu maka bukti-bukti lain menjadi tidak penting lagi. Hakim tinggal jatuhkan hukuman saja,” kata dia.

Sehingga menurut dia, manakala Menkumham sudah mengakui salah dalam mengutip putusan Mahkamah Partai Golkar, maka bukti-bukti lain tidak penting lagi. “Hakim tinggal batalkan SK Menkumham tersebut. Itu kalau saya bicara seharusnya. Bagaimana putusannya ya kita tunggu saja besok (Senin hari ini) di sidang PTUN Jakarta.” Pungkasnya. (Bambang Swantoro)

Comments

comments