Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Desember 5, 2019
Halaman Home » Pilihan Redaksi » Kejari Kota Bekasi Dinilai Gagal Produk, Penanganan Kasus Dugaan Korupsi TPU Tak Pernah Tuntas
  • Follow Us!

Kejari Kota Bekasi Dinilai Gagal Produk, Penanganan Kasus Dugaan Korupsi TPU Tak Pernah Tuntas 

BERITA BEKASI – Pemeriksaan beberapa pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih terus bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi kompensasi lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) atau Surat Pelepasan Hak (SPH) penyediaan lahan pemakaman dari para pengembang perumahan dan apartemen.

Menurut Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Kota Bekasi, Didit Susilo mengatakan, beberapa tahun lalu persoalan kompensasi TPU juga sudah pernah ditangani dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan. Namun hingga saat ini, tidak jelas arahnya kemana dan akhirnya mengendap.

“Ya seyogjanya file yang lama dibuka kembali, jangan hanya memeriksa banyak saksi namun ujung-ujungnya berhenti di tengah jalan. Itu akan menimbulkan preseden buruk kewibawaan hukum dan tidak adanya kepastian hukum,” ujar Didit Susilo kepada Beritaekspres.com, Selasa (31/3/2015).

Didit menjelaskan, perlunya kecermatan dan transparansi dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi karena menyangkut nasib seseorang. Selama ini ada stigma negatif bahwa seorang pejabat diperiksa kejaksaan meski hanya menjadi saksi akan berdampak pada psikologis yang bersangkutan dan keluarganya. Bahkan selalu menjadi alasan para pejabat pengguna anggaran jika terjadi penyerapan anggaran yang rendah.

“Memang faktor ketakutan tersangkut hukum dan sedang berperkara di depan hukum menjadi momok para pejabat. Jika memang sesuai prosedural seharusnya tidak perlu takut berlebihan,” kata Didit.

Dijelaskanya, dari segi sumber informasi yang diperoleh oleh pihak Kejaksaan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi didapat melalui, pencarian sendiri/mengembangkan informasi sendiri, memperoleh informasi dari masyarakat dan menindaklanjuti hasil temuan dari BPKP, Inspektorat Pemkot Bekasi, BPK Jabar dan Inspektur Jenderal Kementrian.

Masih kata Didit, dalam melakukan kegiatan tersebut di atas bisa melalui tahapan, pengumpulan data/informasi (Puldata/Pulbaket), penyelidikan (Lidik), penyidikan (Sidik) dan penuntutan. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan disebutkan bahwa pengumpulan bahan keterangan, data, bukti terhadap gejala, indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Operasi Intelijen Yustisial yang didukung oleh Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial, di mana jangka waktu selama 30 hari atau bisa lebih menurut perintah Pimpinan.

Bisa juga lanjutnya, operasi intelijen untuk mencari data dengan dikeluarkan Surat Perintah Tugas (Print-Tug) dengan masa paling lama 7 hari. Secara organisatoris bahwa kegiatan pengumpulan data ini dibidangi oleh Intelijen di Kejaksaan, yang dibantu oleh Jaksa dan Tata Usaha bidang lain sesuai dengan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial.

Apabila hasilnya lengkap, setelah melalui proses ekspose atau gelar perkara di instansi Kejaksaan yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Jaksa-jaksa baik struktural maupun fungsional maka dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan atau dihentikan.

Hal tersebut dipertegas Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di mana menyebutkan Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Masih lanjut Didit, Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Inpres No. 30 Tahun 1998 tanggal 02 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang berisi antara lain kewenangan Jaksa sebagai Penyidik tercantum dalam Pasal 1, 12, 17, 18, 20, 21 dan 22 beserta penjelasannya.

Terkait kasus kompensasi penyediaan lahan kuburan oleh para pengembang sudah terjadi sejak Kota Bekasi berdiri 17 tahun lalu. Ratusan pengembang diduga menempuh jalur kilat dan tidak mengikuti prosedural. Pada saat itu para pengembang boleh memberikan kompensasi berupa uang sehingga rawan digelapkan.

Kemudian aturan itu para pengembang harus menyediakan lahan TPU di lokasi yang sudah ditentukan dengan menyerahkan bukti SPH TPU lengkap dengan berita acara penyerahan. “Jika memang benar seharusnya Kota Bekasi tidak kekurangan lahan TPU karena ada ratusan pengembang,” tegasnya.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 74 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 4 tahun 200 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000 – 2010 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan sudah diatur secara tegas terkait kompensasi lahan TPU.

Surat SK Penunjukan TPU dan Bukti pelepasan hak (SPH) atas penyediaan lahan TPU dari Pengembang ke Pemerintah Kota dengan kriterian a. Perumahan Vertikal (tipe diatas 36 sebesar 3.5 M2/ unit dan tipe dibawah 36 sebesar 2 M2/unit b.Ruko/Rukan berjumlah ≥ 5 unit seluas 2 M2/unit.c.Perumahan Horizontal 2% dari luas yang dikuasai.

Terkait SK Penunjukan TPU (DPPPJU) harus dilengkapi bukti akta perjanjian pengikatan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah PSU oleh pengembang kepada Pemerintah Kota untuk kawasan perdagangan dan jasa yang dikelola oleh perusahaan perdagangan dan jasa dengan Luas lebih dari atu sama dengan 0,5 Ha (setengah hektar) sampai dengan kurang dari 5 Ha (lima hektar). Kawasan Pusat Bisnis (Central bussines district) yang dikembangkan dikelola oleh perusahaan kawasan perdagangan dan jasa dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima hektar). Kawasan Industri/Pergudangan yang dikelola oleh kawasan perusaan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima hektar).

Pengembang/developer tambahnya, wajib menyediakan dua persen dari total tanah yang akan dikembangkannya untuk TPU sebagai bagian fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Ini digariskan dalam permendagri No.9 tahun 1987 dan Kepmen PU No. 378 Tahun 1987. Terkait kompensasi yang menjadi kewajiban pengembang sebetulnya juga sudah dibayar oleh konsumen pemberi perumahan dan apartemen secara tidak langsung.

“Kan hampir semua pengembang tidak memiliki lahan TPU, mereka wajib memberikan kompensasi TPU. Makanya Kejari jangan seperti panas-panas tai ayam dalam membongkar kasus kompensasi lahan kuburan,” pungkasnya. (red)

 

Comments

comments